BNPT Perkuat Deradikalisasi dan Kesiapsiagaan Nasional melalui RAN PE Tahap 2
Abadikini.com, BOGOR – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkomitmen memperkuat program deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional melalui implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) tahap kedua untuk periode 2025-2029.
Kepala BNPT, Komjen Pol. Eddy Hartono, S.I.K., M.H., menekankan pentingnya kolaborasi lintas unit dalam pelaksanaan kesiapsiagaan nasional. “Dengan anggaran yang kita miliki saat ini, kita prioritaskan penguatan program ini melalui RAN PE fase kedua,” ujarnya dalam Rapat Pimpinan Tahunan BNPT Tahun Anggaran 2025 di Kantor Pusat BNPT, Sentul, Kabupaten Bogor, Senin (27/2).
Eddy Hartono juga menegaskan bahwa program deradikalisasi, baik di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan, harus terintegrasi. Di dalam lapas, terdapat kolaborasi antara BNPT, Polri, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Sosial. Sementara di luar lapas, Balai Pemasyarakatan, TNI, dan unsur lainnya turut berperan, dengan cakupan yang lebih luas.
Penguatan program deradikalisasi dan kesiapsiagaan melalui RAN PE tahap kedua ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang merupakan penjabaran visi dan misi Presiden. Salah satu fokusnya adalah koordinasi sinergis antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.
Selain itu, RAN PE tahap kedua akan mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam upaya pencegahan ekstremisme. Salah satunya dengan meminta daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE).
“RAN PE fase kedua juga fokus pada implementasi di daerah. Dalam salah satu pasal di Perpres tersebut, daerah diminta untuk menyusun RAD PE,” jelas Direktur Kerja Sama Regional Multilateral BNPT, Dionisius Elvan Swasono, S.Sos., M.Si.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPT juga menyampaikan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengenai pentingnya konsistensi BNPT dalam menyebarkan narasi positif sebagai upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.
Sebagai informasi, RAN PE fase kedua mencakup sembilan tema pokok yang berkaitan dengan keamanan insani, menggunakan pendekatan tematis. Implementasi RAN PE diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021, yang menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
RAN PE bertujuan meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Dengan pelaksanaan RAN PE tahap kedua ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dapat semakin kuat dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia.
