LaNyalla: Aksi Indonesia Gelap Cerminan Kekecewaan Mahasiswa
Abadikini.com, SURABAYA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan bahwa aksi mahasiswa dengan tagar “Indonesia Gelap” merupakan akumulasi kekecewaan terhadap harapan besar yang mereka miliki. Sebagai Ketua DPD RI ke-5, LaNyalla menghormati pemikiran dan pendapat para mahasiswa.
Namun, LaNyalla mengajak mahasiswa untuk berpikir lebih kritis dalam mengoreksi kondisi Indonesia saat ini, terutama terkait persoalan fundamental, yaitu penguatan Konstitusi Indonesia agar negara kembali berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Hal ini disampaikan LaNyalla saat menjadi pembicara utama dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR-RI bertema “Kembali ke UUD 1945 untuk Menjaga Keutuhan NKRI” di Surabaya, Kamis (27/2/2025).
Acara tersebut dihadiri oleh Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya, antara lain BEM Universitas Airlangga (Unair), BEM Universitas Negeri Surabaya (Unesa), BEM Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), BEM Universitas Hang Tuah (UHT), BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UHT, BEM Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), BEM Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, BEM Universitas Bhayangkara (Ubhara), serta Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila Surabaya. Turut hadir Plt. Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Diar Kusuma Putra, dan Sekretaris Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Timur, M. Agus Diah Muslim, sebagai narasumber.
LaNyalla mengungkapkan bahwa sejak lama, Indonesia yang kaya akan sumber daya alam telah menjadi incaran negara-negara maju yang kekurangan sumber daya. Mulai dari kedatangan VOC hingga penjajahan Belanda, bahkan hingga kini melalui kolonialisme baru yang masuk melalui liberalisasi di berbagai sektor, baik politik maupun ekonomi, yang dilakukan secara sistematis oleh para kapitalis neo-liberal dengan sifat predatoris.
Setelah Perang Dunia II berakhir pada Mei 1945, negara-negara tersebut tidak berhenti menguasai negara-negara yang baru merdeka dan berkembang, termasuk Indonesia. Mereka menyusun strategi kolonialisme baru tanpa penjajahan fisik, tanpa mengirim tentara, tetapi dengan tujuan yang sama melalui paradigma neo-liberalisme. Negara-negara maju ini memprakarsai gerakan liberalisasi di negara-negara yang baru merdeka dan berkembang.
“Soekarno-Hatta saat itu menolak karena mereka tahu gerakan liberalisme hanya akan menjadikan Indonesia koloni dalam bentuk lain atas negara-negara kapitalis tersebut. Apalagi para pendiri bangsa saat itu tahu persis bahwa hanya Pancasila, sistem demokrasi khas Indonesia, yang dapat mengantarkan bangsa ini berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Tetapi Soekarno akhirnya kalah melawan hegemoni Barat tersebut,” ujar LaNyalla.
Di era Soeharto, lanjutnya, gerakan liberalisme mulai berkembang perlahan namun pasti, hingga mencapai puncaknya saat reformasi. Pada periode ini, Undang-Undang Dasar 1945 diubah total hingga 95 persen melalui empat kali amandemen pada 1999 hingga 2002.
“Sejak reformasi dan amandemen konstitusi itu, sistem perekonomian Indonesia diserahkan kepada kekuatan pasar. Sistem politik Indonesia dijalankan dengan pola one man one vote, bukan lagi permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan,” jelas LaNyalla, yang memelopori gerakan kembali ke UUD 1945 melalui forum Presidium Konstitusi.
LaNyalla pun mempertanyakan kepada para mahasiswa, apa yang telah dihasilkan sejak reformasi hingga saat ini? Apakah kehidupan ekonomi rakyat semakin membaik? Mengapa justru segelintir orang menguasai 80 persen kekayaan Indonesia? Dengan kekayaan tersebut, para oligarki membiayai politik yang mahal dengan menyuap rakyat miskin untuk memenangkan pilihan mereka.
“Inilah hasilnya. Indonesia semakin terperosok dalam cengkeraman kapitalis. Sumber daya alam diangkut, lalu produk jadi yang mereka olah di luar negeri kembali masuk ke Indonesia. Keuntungan mereka dimasukkan lagi ke Indonesia sebagai tawaran utang dan penanaman modal asing. Sejak reformasi, utang negara ini semakin besar, dan investasi asing ternyata tidak memberi dampak yang dirasakan rakyat. Terbukti, dana perlindungan sosial seperti bansos dan subsidi lainnya semakin besar dari tahun ke tahun,” paparnya.
Di akhir paparannya, LaNyalla mengajak mahasiswa untuk membaca kembali pemikiran luhur para pendiri bangsa dan menghayati suasana kebatinan mereka yang merasakan bagaimana menjadi negara terjajah. Dengan demikian, kita dapat menemukan kesadaran untuk kembali ke jati diri asli Indonesia, sebuah sistem yang paling cocok dengan watak dasar manusia Indonesia: berkepribadian, beragama, tolong-menolong, gotong royong, dan berprinsip kekeluargaan. Itulah sistem asli bangsa Indonesia yang dirumuskan para pendiri bangsa, yaitu Sistem Demokrasi Pancasila dan Sistem Ekonomi Pancasila, di mana negara berdaulat atas kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.
Ia menegaskan, kembali ke Pancasila bukan berarti kembali ke Orde Baru, karena justru Orde Barulah yang mulai membuka pintu bagi gerakan kapitalisme global yang berwatak menjajah. “Karena itu, saya mengajak semua elemen bangsa untuk kembali ke konstitusi asli, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli. Kemudian kita benahi dan perkuat agar tidak terulang lagi penyimpangan yang terjadi di era Orde Baru,” tegasnya.
LaNyalla juga menekankan bahwa MPR RI harus dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara yang dihuni oleh para hikmat, yang merupakan representasi seluruh elemen bangsa tanpa ada yang ditinggalkan.
