Hendri Satrio Desak Penuntasan Kasus Kecurangan Takaran MinyaKita
Abadikini.com,JAKARTA – Kasus kecurangan dalam takaran minyak goreng merek MinyaKita mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan. Analis komunikasi politik, Hendri Satrio, menegaskan pentingnya pengusutan tuntas terhadap praktik curang tersebut. Melalui akun media sosialnya, Hensat menyatakan bahwa kasus ini tidak boleh dibiarkan mereda tanpa penyelesaian yang jelas.
“Kasus minyak goreng, MinyaKita mulai adem bagaikan minyak jelantah yang menunggu diolah lagi, mari panaskan kompor agar minyak memanas hingga pelakunya terkuak,” tegas Hensat.
Hensat menekankan bahwa pihak berwenang harus segera mengungkap siapa dalang di balik dugaan pengurangan takaran ini. Tanpa tindakan tegas, kepercayaan publik terhadap pengawasan pemerintah berpotensi menurun. Ia juga menambahkan bahwa pelaku harus diadili dan tidak hanya diberi teguran ringan. “Tangkap (pelaku) dan dibuang ke pulau terpencil yang ada hiunya,” ungkap Hendri Satrio.
Pernyataan Hensat ini sejalan dengan rencana Presiden Prabowo Subianto yang berencana membangun penjara khusus bagi koruptor di pulau terpencil. Dalam pidatonya saat peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Kamis (13/3/2025), Prabowo menyatakan kegeramannya terhadap para koruptor yang merugikan masyarakat. Ia mengusulkan pembangunan penjara yang kokoh di lokasi terpencil sebagai bentuk hukuman bagi para koruptor.
“Kita akan usir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya juga akan sisihkan dana buat penjara sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil mereka nggak bisa keluar. Kita akan cari pulau kalau mereka keluar biar ketemu sama hiu,” kata Prabowo.
Kasus kecurangan takaran MinyaKita mencuat setelah ditemukan pengurangan volume sekitar 200 mililiter dalam kemasan botol 1 liter oleh sejumlah produsen. Praktik ini menyebabkan kerugian bagi konsumen hingga Rp3.000 per liter. Bareskrim Polri telah menetapkan satu tersangka dalam kasus ini dan menyita 10 ribu liter minyak goreng sebagai barang bukti.
Ketua DPR, Puan Maharani, juga menekankan pentingnya penindakan tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini, bukan hanya pelaku di lapangan. Ia mengingatkan bahwa penegakan hukum harus berlaku adil dan menyeluruh.
Dengan adanya perhatian serius dari berbagai pihak, diharapkan kasus kecurangan takaran MinyaKita dapat diusut tuntas, dan langkah-langkah pencegahan dapat diterapkan untuk mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang.
