Pemerintah Tertibkan Wilayah Sungai di Jawa Barat untuk Cegah Banjir
Abadikini.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengumumkan langkah penertiban terhadap badan dan sempadan sungai di Jawa Barat sebagai upaya pencegahan banjir. Penertiban ini mencakup pembebasan lahan yang telah dibangun dan memiliki alas hak.
“Semua badan sungai dan sempadan sungai harus ditertibkan. Kalau sudah ada bangunannya dan sudah ada alas haknya harus dibebaskan,” ujar Nusron dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (17/3/2025).
Penertiban ini akan dilakukan dengan memberikan kompensasi sesuai hasil penilaian. Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi 124 bidang tanah dan bangunan di bantaran Sungai Bekasi yang akan ditertibkan. Pendataan lebih lanjut akan dilakukan bersama pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Bagi bangunan di bantaran sungai tanpa alas hak, pendekatan manusiawi akan diterapkan, termasuk pemberian uang kerahiman. “Pemerintah tidak boleh semena-mena terhadap rakyatnya, karena itu tetap dengan menggunakan pendekatan kemanusiaan,” tambah Nusron.
Dalam rapat yang dihadiri Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dibahas juga penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk sempadan sungai. Tanah di sempadan sungai akan didaftarkan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan HPL di bawah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Gubernur Dedi Mulyadi menyambut baik langkah ini sebagai upaya rehabilitasi bencana dan penanganan banjir di Jawa Barat. “Hari ini kita bicaranya sudah pada aspek teknis, tidak lagi penanganan tanggap darurat, tapi kita fokus pada rehabilitasi bencana,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Bekasi juga mendukung program normalisasi sungai dan pembebasan lahan yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, menyatakan kesiapan menindaklanjuti hasil rapat, terutama dalam penataan, pemanfaatan, dan pengelolaan tata ruang di wilayahnya.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat. (Antara)
