Kementerian HAM: Penghapusan SKCK bagi Mantan Narapidana untuk Permudah Reintegrasi Sosial

Abadikini.com, JAKARTA — Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan penghapusan kewajiban Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi mantan narapidana yang telah menunjukkan perilaku baik selama menjalani hukuman. Usulan ini bertujuan memfasilitasi mereka dalam memperoleh pekerjaan dan mencegah diskriminasi di masyarakat.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, Nicholay Aprilindo, menyatakan bahwa usulan tersebut akan didiskusikan dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), khususnya Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) yang bertanggung jawab atas penerbitan SKCK.

“Usulan penghapusan SKCK itu, pertama, bagi narapidana yang sudah selesai menjalani hukumannya. Kemudian, yang sudah menunjukkan perilaku atau berkelakuan baik di dalam lapas atau rutan,” ujar Nicholay di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Nicholay menambahkan bahwa usulan ini didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, sejalan dengan poin pertama Astacita Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

Menurutnya, banyak mantan narapidana, termasuk anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang memiliki cita-cita namun terhalang oleh persyaratan SKCK saat mencari pekerjaan. “Kalau orang sudah bertobat, orang sudah berkelakuan baik, kenapa harus distigma lagi dia sebagai narapidana,” tuturnya.

Kementerian HAM telah mengirimkan surat usulan penghapusan SKCK kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada Jumat (21/3/2025) dan saat ini menunggu respons resmi dari Polri. Nicholay berharap usulan ini mendapat tanggapan positif demi penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia.