Prabowo Didorongan Rombak Kabinet Pasca Lebaran untuk Perbaikan Ekonomi Nasional
Abadikini.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto didesak untuk segera melakukan perombakan kabinet setelah Idulfitri 2025. Langkah ini dianggap penting untuk menyegarkan kinerja pemerintahan dan mengatasi kondisi ekonomi Indonesia yang memburuk dalam beberapa bulan terakhir.
Co-Founder Forum Intelektual Muda, Muhammad Sutisna, menyatakan bahwa momen Idulfitri adalah waktu yang tepat bagi Presiden Prabowo untuk mengevaluasi dan mengganti menteri-menteri yang dinilai tidak bekerja secara maksimal.
“Idulfitri adalah momentum strategis bagi Presiden untuk melakukan reshuffle. Evaluasi kinerja harus dilakukan, terutama bagi menteri yang tidak menunjukkan performa optimal,” ujar Sutisna dalam keterangan dikutip, Jumat (28/3/2025).
Sutisna menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang mencapai Rp16.640 per dolar AS, hampir menyerupai kondisi krisis moneter 1998. Situasi ini, menurutnya, merupakan dampak dari kurang maksimalnya kinerja para menteri, terutama yang bertanggung jawab di bidang ekonomi.
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Merah Putih 2024-2029, Sutisna menilai beberapa kementerian perlu dievaluasi, antara lain:
Kementerian Koordinator Perekonomian
Kementerian Perdagangan
Kementerian BUMN
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian ESDM
Kementerian Investasi dan Hilirisasi
Kementerian Perindustrian
Kementerian Pariwisata
Sutisna juga menyoroti beberapa menteri yang merangkap jabatan di perusahaan pelat merah Danantara, seperti Menteri Investasi Rosan Roeslani, serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dianggap gagal dalam menetapkan kebijakan strategis tata kelola migas, terutama terkait kisruh gas 3 kg.
Menteri BUMN Erick Thohir juga dinilai gagal melindungi konsumen BBM akibat megakorupsi di Pertamina, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso dianggap abai dalam menstabilkan harga bahan pokok menjelang Lebaran.
“Kinerja Kementerian Perindustrian juga tidak terlihat. Reshuffle ini penting agar Presiden Prabowo dapat kembali memperoleh kepercayaan publik dan pasar global,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sutisna mengusulkan agar Prabowo mempertimbangkan Harvick Hasnul Qolbi, mantan Wakil Menteri Pertanian era Presiden Jokowi, untuk bergabung dalam kabinet. Harvick, yang merupakan kader Nahdlatul Ulama (NU), dikenal memiliki rekam jejak baik, termasuk keberaniannya menolak impor beras demi kepentingan petani.
Pada Maret 2021, Harvick secara tegas menolak rencana impor beras sebanyak 1 juta ton yang diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Perdagangan, dengan alasan bahwa kebijakan tersebut berpotensi merusak harga gabah petani dan beras lokal.
“Harvick pernah menolak impor beras dan mendapat apresiasi dari petani. Sikapnya sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo saat ini,” ujar Direktur Maritime Strategic Center tersebut.
Sutisna memperingatkan bahwa jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah, kondisi ekonomi yang semakin bergejolak dapat menjadi bumerang bagi Prabowo. “Jika tidak ada reshuffle, jangan sampai situasi ini justru menjadi ajang perpisahan Prabowo dengan rakyatnya,” pungkas Sutisna.
