Sorotan Implementasi MBG: Jusuf Kalla Usulkan Hal Ini
Abadikini.com, JAKARTA – Sesuaikan dengan tanggal hari ini atau setelahnya] – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, meski memiliki tujuan mulia, kini menuai sorotan terkait implementasinya. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) turut angkat bicara mengenai berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut.
Menurut JK, akar permasalahan dalam implementasi MBG terletak pada keberadaan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana tunggal di tingkat nasional. Ia menilai, beban BGN terlalu berat untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia hingga tingkat kecamatan.
“Evaluasi dalam tataran pelaksanaan. Kalau proyeknya, sudah benar itu. Kita dukung,” ujar JK kepada wartawan di Jakarta, seperti dikutip pada Senin (7/4/2025).
Lebih lanjut, JK menyarankan agar pelaksanaan program MBG dievaluasi secara mendasar, terutama terkait peran BGN. “Ya bagaimana, apakah dibutuhkan secara nasional (atau) dilokalkan?” tanyanya.
Solusi yang ditawarkan JK adalah menyerahkan pelaksanaan program MBG kepada pemerintah daerah. “Kalau ini kan BGN sampai ke kecamatan, mana bisa. Serahkan ke daerah saja pelaksanaan contohnya,” tegasnya. Ia meyakini, dengan melibatkan pemerintah daerah, pelaksanaan program akan lebih efektif dan tepat sasaran.
Pernyataan JK ini muncul setelah sebelumnya Kepala BGN, Dadan Hindayana, melaporkan perkembangan pelaksanaan Program MBG kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin (24/2/2025). Dalam laporannya, Dadan menyatakan bahwa program MBG telah menjangkau 38 provinsi di Indonesia dan melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat melalui 693 satuan pelayanan.
“Tadi hanya melaporkan terkait dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi yang hari ini alhamdulillah sudah lengkap di 38 provinsi… dan hari ini sudah bertambah 117 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,” ungkap Dadan saat itu.
Meskipun BGN mengklaim capaian yang signifikan dalam pemerataan akses gizi, usulan dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini mengindikasikan adanya permasalahan mendasar dalam mekanisme pelaksanaan di lapangan yang perlu segera dievaluasi dan disesuaikan.
Sorotan ini menjadi penting untuk memastikan program MBG benar-benar dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien di seluruh pelosok negeri.
