Bapanas Pastikan Perlindungan Petani dan Peternak Tetap Prioritas Meski Kuota Impor Dihapus
Abadikini.com, JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa perlindungan terhadap petani dan peternak dalam negeri akan tetap menjadi prioritas utama, meskipun Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus sistem kuota impor. Penegasan ini disampaikan untuk meredakan kekhawatiran terkait dampak kebijakan tersebut terhadap sektor pertanian dan peternakan dalam negeri.
Arief menjelaskan bahwa impor yang akan dilakukan ke depannya hanya akan fokus pada komoditas pangan yang produksinya di dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan nasional. “Komoditas yang diimpor pun hanya yang kurang atau insufficient. Misalnya, produksi dalam negeri daging itu kan tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhan kita,” ujarnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (15/4/2025).
Menurut Arief, arahan Presiden Prabowo terkait penghapusan kuota impor bertujuan untuk memperluas kesempatan bagi pelaku usaha impor, bukan untuk membuka keran impor seluas-luasnya. “Itu Bapak Presiden maksudnya supaya dipermudah, dibuka seluas-luasnya, jangan hanya 1-2 perusahaan saja. Angkanya kan sudah ada di neraca komoditas, itu yang dibuka. Jangan ditafsirkan bahwa semuanya dibuka untuk impor. Tidak begitu,” jelasnya.
Berdasarkan data Proyeksi Neraca Pangan yang diolah oleh Bapanas, beberapa komoditas seperti daging ruminansia (sapi dan kerbau), kedelai, dan bawang putih masih menunjukkan defisit antara ketersediaan stok dan kebutuhan konsumsi nasional.
Daging ruminansia: Ketersediaan 617,3 ribu ton, kebutuhan 766,9 ribu ton.
Kedelai: Ketersediaan 392 ribu ton, kebutuhan 2,6 juta ton.
Bawang putih: Ketersediaan 110 ribu ton, kebutuhan 622 ribu ton.
Meskipun demikian, Arief menegaskan bahwa pemerintah tetap mengutamakan produksi pangan dalam negeri. Neraca komoditas yang disusun selalu mengedepankan perlindungan bagi petani dan peternak Indonesia.
“Produksi dalam negeri itu selalu menjadi yang utama, nomor satu itu. Adapun kalau belum cukup atau insufficient, nah itu baru dipikirkan pengadaan dari luar negeri. Jadi pengadaan dari luar negeri itu adalah alternatif terakhir,” tegasnya.
Arief menambahkan bahwa Presiden Prabowo juga mempertimbangkan pentingnya menjaga keseimbangan perdagangan internasional.
“Bapak Presiden juga mempertimbangkan perlu adanya trade balance. Jadi, kalau kita ekspor ke suatu negara, kita juga perlu menyeimbangkan impor kita dari sana sesuai kebutuhan kita. Tapi kita juga harus sambil meningkatkan produksi dalam negeri,” paparnya.
Proyeksi yang disusun pemerintah, kata Arief, didasarkan pada data yang kredibel dan bertujuan untuk melindungi kepentingan produsen pangan dalam negeri. Pengadaan dari luar negeri akan diupayakan agar tidak menimbulkan dampak disruptif.
“Jadi sekali lagi, bukan impornya dibuka sebanyak-banyaknya masuk ke sini. Kita ada neracanya, yang maksudnya lebih ke melindungi para petani dan peternak. Ini kita susun bersama-sama dengan kementerian lembaga dan semua stakeholder pangan,” katanya. (Antara)
