Legislator Dukung Sekolah Rakyat Prabowo, Usulkan Pengelolaan oleh Kemendikdasmen
Abadikini.com, JAKARTA — Program Sekolah Rakyat berkonsep asrama yang digagas Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati. Namun, Esti mengusulkan agar pengelolaan program ini berada langsung di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), bukan Kementerian Sosial (Kemensos) seperti rencana awal.
“Sebaiknya Sekolah Rakyat langsung dikelola oleh Kemendikdasmen sesuai tugas dan fungsinya. Kemensos cukup memberikan data masyarakat miskin ekstrem yang perlu diintervensi,” ujar Esti pada Rabu (16/4/2025).
Esti menilai keberadaan Sekolah Rakyat sangat penting untuk menjawab dua tantangan mendasar sekaligus, yaitu peningkatan kualitas pendidikan dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Ia menekankan bahwa program ini dapat mencegah anak-anak dari keluarga kurang mampu atau yang tinggal di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) agar tidak putus sekolah.
“Sekolah Rakyat juga menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin pendidikan merata bagi seluruh anak bangsa,” tegasnya.
Program ini dirancang berjenjang dari SD, SMP, hingga SMA dengan sistem asrama. Esti menilai sistem asrama akan sangat membantu anak-anak yang kesulitan akses ke sekolah dan efektif dalam membentuk prestasi akademik serta karakter siswa.
“Sekolah Rakyat sangat bermanfaat, khususnya bagi anak-anak miskin ekstrem, dengan fasilitas lengkap termasuk asrama dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari,” ujar Esti.
Pemerintah saat ini tengah mematangkan rekrutmen guru dan peserta didik, serta penyusunan kurikulum untuk Sekolah Rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026. Program ini didasari oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem.
Esti menjelaskan bahwa gagasan Sekolah Rakyat sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya telah ada bentuk serupa seperti sekolah darurat, sekolah alternatif, dan program kejar paket. Namun, kali ini konsep Sekolah Rakyat lebih terstruktur melalui Inpres dan rekrutmen guru formal dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Oleh karena itu, Esti kembali menekankan pentingnya Sekolah Rakyat berada di bawah Kemendikdasmen. Terlebih, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, telah memastikan guru-guru akan direkrut dari lulusan PPG dengan kualifikasi tertentu.
“Langkah merekrut lulusan PPG sangat strategis. Namun, perlu dipastikan mereka tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga punya kapasitas sosial dan kultural untuk mengajar di wilayah dengan karakteristik kompleks. Insentif dan jaminan kesejahteraan juga harus diperhatikan,” jelasnya.
Berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2023, terdapat lebih dari 80 ribu desa dengan akses pendidikan dasar yang masih minim. Tanpa dukungan anggaran dan lintas sektor yang kuat, Sekolah Rakyat akan menghadapi tantangan besar secara operasional.
“Sekolah Rakyat tidak boleh menjadi tempat buangan, melainkan ruang inovasi, penguatan literasi, dan pemberdayaan komunitas,” tandas Esti. Komisi X DPR menilai, perlu adanya mekanisme pengawasan, evaluasi, serta pembiayaan berkelanjutan agar program ini tidak berhenti di tengah jalan atau kehilangan esensinya akibat pergantian pemerintahan. Esti juga menyarankan agar Sekolah Rakyat dapat memanfaatkan infrastruktur pendidikan yang sudah ada.
“Banyak sekolah di daerah yang minim murid. Sebaiknya lokasi-lokasi tersebut digunakan untuk Sekolah Rakyat agar efisien secara anggaran,” pungkasnya.
