PNS dan PPPK Siap Mengajar di Sekolah Rakyat, Banyuwangi Jadi Pelopor
Abadikini.com, BANYUWANGI – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa rekrutmen guru untuk program Sekolah Rakyat, yang merupakan inisiatif utama Presiden Prabowo Subianto dalam pengentasan kemiskinan, akan melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja dan pertemuan dengan pilar penggerak sosial di Pendopo Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (18/4).
Kabupaten Banyuwangi telah mengajukan dua lokasi potensial untuk pelaksanaan program Sekolah Rakyat, yaitu rumah susun di Kecamatan Kalipuro dan Balai Diklat Kecamatan Licin. “Saya berharap Banyuwangi menjadi pelopor dari program Sekolah Rakyat ini,” ujar Mensos Gus Ipul.
Program Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak usia SD, SMP, dan SMA dari keluarga yang berada di dua desil terbawah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yaitu desil satu (miskin ekstrem) dan desil dua (miskin).
“Nanti siswanya berasal dari warga yang berada di desile satu, miskin ekstrem dan desile dua, miskin,” kata Mensos Saifullah.
Mengenai tenaga pendidik, Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan dilibatkan dalam penyiapan guru dan infrastruktur awal. “Jadi, bupati/wali kota mengusulkan siswa dan gurunya, karena itu kami membutuhkan dukungan kepala daerah,” jelasnya.
Program ini merupakan kolaborasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk sarana dan prasarana, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk rekrutmen guru, serta Kementerian Sosial untuk rekrutmen siswa, dengan dukungan dari seluruh kepala daerah.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyambut baik program ini dan menyatakan kesiapan daerahnya. “Kami telah mengusulkan Rumah Susun di Kalipuro atau Balai Diklat di Licin yang akan diproyeksikan sebagai Sekolah Rakyat, tinggal menunggu verifikasi dari kementerian,” katanya.
Bupati Ipuk juga menambahkan bahwa Pemkab Banyuwangi siap menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan. “Untuk guru dan tenaga pendidiknya juga sama, kami siap untuk mengalokasikan tenaga dari unsur PNS atau PPPK yang tentunya telah diseleksi oleh kementerian,” tambahnya. (antara)
