Garda Satu Jabar Lantang Dukung Langkah Gubernur Dedi Mulyadi Berantas ‘Bancakan’ Dana Hibah Pesantren
Abadikini.com, BANDUNG – Dewan Pembina Garuda Sakti Bersatu (Garda Satu) Provinsi Jawa Barat Zaky Roby Cahyadi menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan tegas Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), untuk menghentikan kucuran dana hibah pesantren mulai tahun 2025. Langkah ini dinilai sebagai upaya berani untuk memberantas praktik ‘bancakan’ yang selama ini disinyalir merugikan ribuan pesantren di Jawa Barat.
Zaky Roby Cahyadi, tokoh sentral di Garda Satu Jabar, mengungkapkan keprihatinannya atas pengelolaan dana hibah pesantren selama ini. Menurutnya, alih-alih menjadi bantuan yang tepat sasaran, dana hibah yang mencapai lebih dari Rp300 miliar tersebut justru terindikasi kuat menjadi lahan praktik korupsi dan alat politik transaksional.
“Keputusan Gubernur KDM adalah langkah yang sangat tepat dan patut diapresiasi. Sudah saatnya kita mengevaluasi secara menyeluruh penyaluran dana hibah pesantren di masa lalu yang terkesan penuh dengan praktik tidak sehat,” ujar Zaky dalam keterangan persnya hari ini.
Lebih lanjut, Zaky menyoroti bagaimana dana hibah pesantren selama ini kerapkali dijadikan komoditas politik. Pesantren-pesantren yang memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu disebut-sebut mendapatkan alokasi dana yang fantastis, sementara ribuan pesantren kecil yang justru sangat membutuhkan uluran tangan justru terpinggirkan.
“Ironisnya, ada oknum-oknum yang tega memotong dana hibah hingga puluhan persen dengan dalih iuran partai, fee calo, atau bahkan sekadar balas budi politik. Ini adalah pengkhianatan terhadap amanah umat, uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kemaslahatan justru dipermainkan atas nama agama,” tegas Zaky dengan nada geram.
Garda Satu Jabar meyakini bahwa Gubernur Dedi Mulyadi memiliki visi yang jelas untuk menciptakan sistem penyaluran bantuan pendidikan yang lebih adil dan transparan. Sistem yang baru diharapkan tidak lagi didasarkan pada kedekatan politik atau kemampuan ‘bermain proposal’, namun benar-benar menyasar pesantren yang layak dan membutuhkan.
“Kami sangat memahami bahwa Kang Dedi Mulyadi bukanlah sosok yang anti terhadap pesantren atau ajaran Islam. Justru sebaliknya, beliau ingin memastikan bahwa setiap rupiah dana umat benar-benar sampai kepada yang berhak,” imbuh Zaky.
Untuk itu, Garda Satu Jabar mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyaluran dana hibah pesantren di tahun-tahun sebelumnya. Mereka juga meminta agar praktik-praktik ‘proyek atas nama Islam’ dibongkar tuntas, dan oknum-oknum yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Kepada para anggota dewan yang merasa terusik dengan kebijakan ini, jika memang bersih, janganlah gentar. Mari kita bersama-sama membersihkan praktik kotor ini demi kemajuan pendidikan agama di Jawa Barat,” seru Zaky.
Garda Satu Jawa Barat menyerukan kepada seluruh masyarakat Jawa Barat untuk bersatu dan tidak membiarkan agama dijadikan kedok untuk praktik korupsi. Mereka juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat.
