Aparat Penegak Hukum Diminta Tindak Tegas Oknum Yang Bermain di MBG
Abadikini.com, JAKARTA – Aparat penegak hukum didesak mengusut tuntas pihak-pihak yang mencoba menodai program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Makan bergizi gratis merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden Prabowo telah mengamanatkan program ini untuk kepentingan bangsa, bukan untuk dimanfaatkan oleh segelintir orang tamak. Tidak boleh ada yang berani mengkhianati amanah ini,” tegas Koordinator Nasional Kawan Indonesia Darmawan dilansir dari metro tv Senin (28/4/2025).
Ia mengungkapkan MBG adalah bagian langsung dari Asta Cita Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak dini. Setiap upaya sabotase atau permainan kotor dalam pelaksanaannya harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.
“Karena program ini menggunakan uang rakyat,” ungkapnya.
Menurut Darmawan, desakan ini muncul setelah ditemukan indikasi penyimpangan dalam implementasi MBG di sejumlah daerah, salah satunya Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ia menyebut sejumlah dapur operasional MBG diberhentikan secara sepihak di Sumedang.
Salah satu dapur yang dikelola oleh pihak Event Organizer (EO) sempat beroperasi setelah melalui verifikasi awal. Namun, tiba-tiba dihentikan dengan alasan tidak memenuhi standar sarana dan prasarana.
“Padahal, pihak EO telah melakukan perbaikan sesuai permintaan dan menyerahkan bukti perbaikan lengkap, tetapi tetap tidak diberikan izin beroperasi kembali tanpa alasan yang jelas”, katanya.
Menurut dia, muncul juga dugaan bahwa dalam proses verifikasi ulang, pihak EO diminta melakukan setoran tambahan di luar ketentuan resmi. Praktik ini seharusnya tak boleh terjadi.
“Selain itu, EO ditekan untuk membeli peralatan memasak foodtray dari pihak tertentu yang diduga bagian dari jaringan sengkuni ini, dan praktik seperti ini jelas mencoreng nama baik program MBG dan mengkhianati misi mulia Presiden Prabowo,” tegasnya.
Darmawan menyebut dugaan permainan kotor ini tidak hanya merugikan penyedia jasa MBG secara finansial, tetapi juga menghambat distribusi manfaat bagi masyarakat. Khususnya, anak-anak yang seharusnya menerima makanan bergizi setiap hari.
“Kejadian ini bukan semata-mata soal kerugian material. Ini tentang kehormatan negara dan kredibilitas Presiden Prabowo dalam merealisasikan janji-janji besarnya kepada rakyat”, tandasnya.
Darmawan juga menyoroti masalah tata kelola internal BGN yang terkesan tidak transparan. Menurut dia, pergantian koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di lapangan yang dilakukan hanya melalui pemberitahuan lisan menunjukkan indikasi kekacauan administrasi yang harus segera dibenahi.
“Jika tidak, ketidakjelasan ini bisa menjadi celah besar bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mempermainkan nasib rakyat dengan mendompleng program prioritas Presiden Prabowo ini,” bebernya.
Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung) bergerak cepat mengungkap siapa saja pihak-pihak yang coba bermain di balik program MBG.
