Jokowi Sebut Transisi Energi Perlu Dukungan dari Negara Maju
Abadikini.com, JAKARTA – Pada KTT COP-26 di Glasgow, Indonesia telah berkomitmen untuk secara bertahap memulai transisi energi menuju energi yang ramah lingkungan. Namun, transisi energi memerlukan pembiayaan yang sangat besar dan akses terhadap teknologi hijau. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa komitmen tersebut perlu didukung dengan teknologi dan pendanaan.
“Bagi negara berkembang seperti Indonesia, harus didukung teknologi dan pendanaan, agar tidak terlalu membebani masyarakat, industri, dan keuangan negara. Indonesia membutuhkan 50 miliar Dolar AS untuk transformasi menuju EBT, dan butuh 37 miliar Dolar AS untuk sektor kehutanan, guna lahan, dan karbon laut,” ujar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat berdialog dengan Ketua Eksekutif World Economic Forum (WEF) Klaus Schwab, Kamis (20/01/2022) secara virtual, dalam acara yang bertajuk World Economic Forum: State of the World Address
Presiden menjelaskan bahwa Indonesia dan negara-negara berkembang meminta kontribusi negara maju untuk pembiayaan dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Presiden meyakini bahwa sumber pendanaan dan alih teknologi akan menjadi game changer.
“Pengembangan skema pendanaan inovatif harus dilakukan. Pertanyaan semacam ini adalah pertanyaan dari banyak negara berkembang dan negara miskin,” imbuhnya.
Menurut Presiden, hasil konkret dari upaya-upaya tersebut hanya bisa dibuktikan oleh kuatnya kerja sama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dan perlu bekerja sama secara domestik dan global. Di dalam negeri, pemerintah bekerja sama dengan BUMN energi dan pihak swasta untuk mendesain transisi energi yang adil atau terjangkau.
“Kerja sama di tingkat internasional, pemerintah telah bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) memulai Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism) atau ETM dari batu bara ke energi terbarukan,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
