Menunda Pemilu dengan Alasan Tak Ada Anggaran Sangat Tidak Masuk Akal, Begini Kata Afriansyah

Abadikini.com, JAKARTA – Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden yang di inisiasi PKB, Golkar dan PAN saat ini masih menjadi sorotan publik. Bahkan jika dikaji dengan aturan tidak ada dasar hukum yang mengaturnya secara spesifik.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor mengatakan, ada 3 cara untuk menunda Pemilu 2024.

Pertama, dengan amandemen UUD 1945, dekrit presiden, atau presiden membuat konvensi ketatanegaraan.

“Semua bisa terjadi (menunda pemilu). Tetapi dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan konstitusi,” kata Afriansyah Noor dikutip Selasa (8/3/2022).

Menurut Afriansyah, dirinya mengaku setuju dengan pendapat banyak politisi yang menganggap bahwa memperpanjang periode presiden mengganggu demokrasi.

“Itu betul, tapi situasionalnya juga bisa dikedepankan. Misalnya, negara dalam keadaan genting, kacau atau tidak punya anggaran,” ungkap Afriansyah.

Afriansyah menilai penundaan pemilu masih berpotensi dilakukan apabila anggarannya tidak ada.

“Bisa saja, bagaimana mau melaksanakan pemilu kalau tidak ada anggarannya?” beber Afriansyah.

Namun, menurutnya alasan menunda pemilu dengan tidak adanya anggaran akan menimbulkan pertanyaan baru.

“Contohnya, mau pindah ibu kota negara saja bisa, kok pemilu enggak? Kan, begitu,” tutur Afriansyah

“Tapi, bisa saja pemilu diundur terjadi asalkan disepakati oleh semua elite partai politik, stakeholder, memang butuh sosialisasi ke bawah,” pungkasnya. (*)