Mendagri Minta KPK Usut Perizinan di Lahan Gambut
abadikini.com, JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) parah terjadi pada 2015, salah satu penyebab utama karena marak izin di lahan gambut. Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengusut skandal pemberian izin di lahan gambut ini.
”Gugat itu siapa yang memberi izin di lahan gambut. Lahan gambut jangan seenaknya ada perizinan. KPK jangan diam saja. Mudah-mudahan setelah terjun di persoalan perizinan tambang yang tumpang tindih, selanjutnya persoalan gambut,” katanya saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Jakarta, Kamis (3/8/2017).
Dia menduga, banyak pihak terlibat dalam perizinan lahan gambut. Untuk itu, perlu pengusutan, mulai siapa yang mengelola, mendiamkan, menelantarkan, dan memperjualbelikan izin yang keluar pada masa pemerintahan sebelum ini.
”Mulai zaman Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) dan Bu Menteri (Siti Nurbaya) sudah setop semua. Itu izin lama yang gak benar harus diluruskan,” katanya seraya meminta, pemerintah daerah memperketat dan mengevaluasi perizinan di lahan gambut.
Tjahjo bilang, berbicara masalah hutan sangat kompleks, dari kebijakan pusat hingga ke daerah. Untuk itu, perlu ada sinkronisasi dan koherensi antara aturan Kementerian Dalam Negeri dengan kebijakan KLHK, sesuai arahan presiden. Antara lain, katanya, terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pembinaan dan pengawasan.
”Hutan bermanfaat untuk daerah dan masyarakat. Juga jadi aset negara, tak hanya nasional tapi internasional.”
Dia mengingatkan, agar aparat lapangan tak melakukan penyimpangan, seperti dalam implementasi restorasi gambut. ”Jangan sampai apa yang dikerjakan tak bermanfaat bagi masyarakat dan daerah.”
Gambut masih terbakar
Tahun inipun karhutla masih terjadi, dan harus terus waspada karena puncak kemarau sampai September. Nazir Foead, Kepala Badan Restorasi Gambut menyebutkan, 26% lahan gambut terbakar dan 74% lahan non-gambut dalam dua tiga minggu ini (minggu ketiga Juli-awal Agustus). Karhutla, katanya, bukan karena faktor alam tetapi perbuatan manusia.
”Ini agak menarik, dari 26% itu setengah lebih ada di konsesi. Dominasi ada di HTI (hutan tanaman industri) dibandingkan sawit,” katanya usai rapat koordinasi terbatas (rakortas) karhutla di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam).
Ada beberapa kebakaran terulang di lokasi perusahaan sama, tetapi Nazir belum mengetahui detail daftar itu. ”Ada perusahaan besar.”
BRG, katanya, telah melaporkan kasus karhutla kepada KLHK untuk segera pemantauan dan mendapat peringatan. Meski demikian, kata Nazir, kebakaran masih belum diketahui apakah di perkebunan inti, area perusahaan bermitra dengan masyarakat, atau yang berkonflik antara perusahaan dan warga.
”Belum kita petakan, yang jelas banyak di konsesi perusahaan. Ini perlu dikaji lebih lanjut,” katanya.
Menurut Nazir, perlu siaga daerah dalam memperkuat tindakan pencegahan dan reaksi cepat serta koordinasi lapangan. ”Kalau dilihat tahun ini kemarau lebih tajam dari tahun lalu, tapi yakin bisa lebih baik (penanganan) dari tahun lalu,” katanya, sambil menambahkan, kini sudah ada sistem yang terbangun lintas kementerian dan lembaga serta menunjukkan dampak bagus.
Wiranto, Kemenko Polhukam usai rapat, mengatakan, pertemuan ini untuk membenahi prosedur baik pemadaman melalui darat maupun udara, seperti water bombing.
Dia meminta, pemerintah bersinergi serius melakukan langkah agar potensi titik api bisa minimal. “Pemerintah sangat concern untuk masalah itu karena karhutla bukan hanya masalah nasional juga internasional. Kalau sudah terbakar dan banyak asap, semua marah ke Indonesia.”
Wiranto mendeteksi tiga daerah baru rawan karhutla, yakni Aceh, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara.
“Modus karena dibakar. Bukan hanya alam. Masyarakat pinggir hutan, sejak turun temurun bakar hutan untuk pertanian,” katanya.
Saat dikonfirmasi dengan Siti Nurbaya, Menteri LHK membenarkan banyak kebakaran di lahan masyarakat.
”Di NTT, misal alang-alang untuk penyiapan peternakan, di Aceh dan Sultra untuk bertani masyarakat,” ungkap Siti Nurbaya.
Rapat ini membahas pula alternatif dan mengedukasi masyarakat untuk tak membakar lahan, misal melalui penggunaan pupuk.
”Presiden juga sudah mengatakan, coba tekan masalah karhutla agar kita bisa melindungi kekayaan alam merupakan paru-paru dunia,” katanya.
Pada pertemuan itu hadir pula perwakilan KLHK, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kemenko Perekonomian, dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Lalu, Badan Restorasi Gambut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. (pit.ak)
sumber: mongabay.co.id
