Ketua DPD RI: Pemerintah Perlu Langkah Kongkret untuk Peningkatan Kualitas Pelaku Usaha Kecil
Abadikini.com, JAKARTA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan langkah konkret untuk membina pelaku usaha kecil dan menengah. Menurutnya, produk rumahan banyak yang potensial, namun belum memiliki sertifikat BPOM ataupun PIRT.
“Hal ini menyebabkan pemasaran produk rumahan mengalami hambatan dan masih berkisar pada skala kecil,” kata LaNyalla di Jakarta, Senin (29/8/2022).
Dikatakannya, selain kepemilikan BPOM, sertifikasi halal dan PIRT pelaku usaha kecil juga kurang mampu membuat kemasan yang bagus, komposisi dan label serta merek. Jika produk kurang menarik minat, tentu saja kelas menengah ke atas enggan melirik.
Dampaknya, kata Senator asal Jawa Timur itu, usaha kecil sulit menembus pasar yang lebih besar dan tidak bisa naik kelas. Oleh karenanya, LaNyalla menilai perlu sentuhan pemerintah untuk mengatasi problematika yang dihadapi pengusaha kecil tersebut.
“Perlu langkah-langkah kongkret pemerintah untuk peningkatan kualitas, kemasan, komposisi bahan baku serta label dan merek. Pelaku usaha kecil harus didorong memiliki cakrawala yang luas terkait dengan pentingnya suatu produk,” ujar LaNyalla.
Mantan Ketua Kadin Jatim itu menilai salah satu upaya yang dilakukannya adalah memfasilitasi pengusaha dengan mendirikan Kadin Institute. Di Kadin Institute, calon pengusaha dan pengusaha baru mendapat bimbingan hingga dapat mengembangkan usahanya secara lebih baik lagi.
“Jadi, semua pihak harus ikut membantu, khususnya pemerintah, dalam mengembangkan usaha kecil agar dapat naik kelas. Kami, swasta, juga ikut mendorong hal tersebut. Tapi sesungguhnya ini memang tugas pemerintah,” kata LaNyalla.
Dikatakan LaNyalla, anak bangsa ini memiliki banyak potensi usaha yang dapat dikembangkan dan bersaing di tingkat nasional bahkan internasional. Hanya saja, mereka biasanya terkendala permodalan dan akses untuk mengembangkan diri.
Dalam situasi seperti ini, LaNyalla menilai butuh kehadiran pemerintah untuk memberikan akses yang lebih luas agar mereka dapat terus mengembangkan produk yang dimilikinya.
“Toh pada akhirnya pemerintah mendapatkan kontribusi dari para pengusaha ini berupa pajak dan lain sebagainya. Ini simbiosis mutualisme yang harus dikedepankan. Bagaimana mereka membantu menghidupkan kembali perekonomian bangsa ini di tengah keterpurukan,” ujar LaNyalla.