Pemprov Maluku Utara Gelar Diskusi Ketahanan Pangan di Tidore
Abadikini.com, TIDORE – Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara menggelar Panel Discussion dengan tema “Penguatan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Utara Melalui Pemberdayaan UMKM berbasis Pangan Lokal” yang dihadiri Walikota Tidore diwakili Plt Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Rudi Ipaenin, di Aula Desa Balbar, Kecamatan Oba Utara, Jumat (3/3/2023).
Kegiatan Panel Discussion ini dibuka langsung oleh Plt Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara Adnan Wimbiarto, dengan menghadirkan Narasumber dari Local Expert Dr. Aziz Hasyim dan Kepala KPPN Ternate Rochmad Arif Tri Setyawan.
Mewakili Walikota, Plt Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Rudi Ipaenin mengatakan, Tantangan terbesar dunia saat ini adalah bagaimana menjamin kehidupan umat manusia tanpa kelaparan, dengan ancaman krisis pangan sebagai akibat perubahan iklim serta perang yang panjang antara Rusia dan Ukraina menuntut untuk lebih berperan dalam menjaga ketahanan pangan, mulai dari tingkat negara sampai pada tingkat keluarga.
Rudi juga mengatakan, Saat ini Provinsi Maluku Utara sebagai daerah kepulauan tentu saja memiliki tantangan yang khas dalam membangun ketahanan pangan. Berdasarkan peringkat Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2021, Maluku Utara hanya berada di peringkat 32 dari 34 propinsi dengan nilai indeks sebesar 58,39. “artinya bahwa kita termasuk daerah yang ketahanan pangannya kurang. Salah satu penyebabnya adalah ketersediaan pangan utama kita dari sisi produksi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi normatif penduduk.” kata Rudi.
Rudi menambahkan, tugas kita kedepan cukup berat, namun harus percaya dan optimis Maluku Utara bisa meningkatkan ketahanan pangan di provinsi yang kita dicintai ini, karena di Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Timur, Pulau Morotai dan Halmahera Tengah Kita punya potensi pertanian tanaman pangan, khususnya padi cukup besar, di Kabupaten Halmahera Barat kita juga punya luas panen tanaman hortikultura sayuran sekitar 12.700 Ha, kita juga punya potensi peternakan sapi potong dan kambing di Halmahera Barat, Halmahera Selatan dan Kota Tidore Kepulauan.
“Namun demikian kita masih terkendala dalam menyediakan telur, baik telur ayam kampung maupun ayam petelur, ini yang harus menjadi catatan kita bersama, sehingga yang perlu kita lakukan kedepan untuk menguatkan ketahanan pangan kita adalah meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan, melakukan diversifikasi pangan lokal serta menyediakan cadangan pangan pemerintah daerah. Disamping itu kita juga patut memperkuat sistim logistik pangan agar dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.” Tandas Rudi.
Rudi Ipaenin juga mengatakan, dalam memperkuat ketahanan pangan daerah harus dimulai dari memperkuat sinergitas dan kolaborasi dengan semua pihak yang terkait sebab ketahanan pangan memiliki dimensi yang luas dan melibatkan banyak sektor, baik pada dimensi ketersediaan, keterjangkauan maupun pemenfaatan pangan, ” sehingga mari kita bekerjasama dan berkolaborasi untuk memperkuat ketahanan pangan di Maluku Utara ini, kami juga berharap diskusi ini dapat memberikan semangat dan dorongan kepada kita semua, untuk lebih memperkuat ketahanan pangan di Propinsi Maluku Utara, Dan Mewakili Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan saya mengucapkan selamat berdiskusi semoga ketahanan pangan daerah ini menjadi kuat, mandiri dan berdaulat sehingga bisa menjamin kehidupan masyarakat yang aman dan bermartabat di Maluku Utara ini.” Harap Rudi.
Sementara, Plt Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara Adnan Wimbiarto mengatakan, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah, IKP Maluku Utara terus mengalami penurunan berdasarkan data Badan Pangan Nasional, IKP Maluku Utara tahun 2022 adalah 58,39 menurun 1,19 poin dibandingkan dengan tahun 2021 dan menempati peringkat ke-32 dari 34 provinsi di Indonesia. Di tingkat regional, IKP Maluku Utara Lebih baik dari IKP Papua dan Papua Barat, di bawah Provinsi Maluku, dan masih jauh dibandingkan Sulawesi Utara.
Adnan menambahkan, Penguatan ketahanan pangan di Maluku Utara menghadapi beberapa kendala. Kendala secara umum adalah stok bahan pangan pokok yang masih didominasi dari daerah lain antara lain Manado dan Surabaya. Secara teknis, kendala yang dihadapi adalah adanya blokir pagu, refocusing, realokasi anggaran dan automatic adjustment sehingga satker kurang leluasa dalam merealisasikan anggaran. Tidak tersedianya stok benih di e-Katalog dan keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala eksekusi belanja ketahanan pangan pada satker.
“tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk menggali kondisi dan kendala yang dihadapi stakeholders dalam program penguatan ketahanan pangan di Maluku Utaracara ini juga bertujuan untuk mempertemukan seluruh stakeholders yang berperan dalam ketahanan pangan guna merumuskan langkah-langkah strategis dan quick wins penguatan ketahanan pangan lintas sektor.berharap agar acara diskusi ini berjalan lancar dan sukses serta dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi Maluku Utara.” Imbuh adnan.
