Jokowi Harap Australia Jadi Jembatan Perkuat Kolaborasi ASEAN-PIF
Abadikini.com, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berharap Australia bisa menjadi jembatan untuk memperkuat kolaborasi antara ASEAN dengan Forum Kepulauan Pasifik atau Pacific Islands Forum (PIF).
Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Jokowi saat mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (7/9/2023).
“Indonesia berharap Australia menjadi jembatan untuk memperkuat kolaborasi ASEAN dan PIF,” ujar Presiden Jokowi.
Selain itu, Presiden Jokowi juga berharap dukungan Australia terhadap prinsip kedaulatan pada puncak PIF pada November mendatang. Presiden Jokowi mengapresiasi dukungan serupa Australia pada KTT Melanesian Spearhead Group (MSG) yang digelar di Port Vila, Vanuatu, 23-24 Agustus 2023 lalu.
“Terima kasih atas dukungan Australia terhadap prinsip kedaulatan pada KTT MSG bulan lalu. Saya mengharapkan dukungan yang sama pada pertemuan puncak PIF pada bulan November,” ucapnya.
“Saya yakin Australia dapat menjadi mesin untuk memastikan PIF tetap fokus pada penguatan operasi regional termasuk dengan ASEAN,” imbuhnya.
Sementara itu, PM Albanese menyampaikan ucapan selamat atas kesuksesan Indonesia dalam menyelenggarakan KTT ASEAN. PM Albanese juga menegaskan bahwa Australia menganggap penting kawasan Asia Tenggara, khususnya peran sentral Indonesia, yang ditandai dengan dirilisnya “Strategi Ekonomi Asia Tenggara hingga 2040” pada ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF).
“Fakta bahwa kami memilih untuk meluncurkan aksi di Jakarta merupakan tanda bahwa kami menganggap kawasan ini, dan khususnya Indonesia, mempunyai peran sentral,” ujar PM Albanese.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral tersebut yaitu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
