Ketua KPK Temui Duta Besar dan Diaspora Indonesia di Korsel
Abadikini.com, SEOUL – Mengawali rangkaian kunjungan di Korea, Ketua KPK Firli Bahuri menemui Duta Besar Indonesia untuk Republik Korea, Gandi Sulistiyanto, dan para Diaspora Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor KBRI Seoul, Ahad (24/9).
Kunjungan ini turut dihadiri oleh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, serta Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Kartika Handaruningrum. Kemudian Deputy Chief of Mission Zelda Wulan Kartika, serta Perwakilan mahasiswa Indonesia di Korsel Rofie Febrian
Firli mengatakan bahwa pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. “Korupsi adalah permasalahan serius karena tidak ada negara yang bisa mewujudkan tujuannya jika ada korupsi. Korupsi sebagai pelanggaran undang-undang. Korupsi adalah kejahatan yang merampas hak asasi dan melawan kemanusiaan,” kata Firli dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin (25/9/2023).
Firli juga menyampaikan bahwa korupsi telah menjangkit di seluruh tahapan bisnis proses dengan berbagai modus. “Dalam tahap perencanaan program ada risiko fraud, kemudian pada saat pengesahan ada kolusi dan nepotisme. Demikian juga pada implementasi dan evaluasi atau auditing, adanya korupsi audit program untuk membebaskan diri dari temuan pada saat implementasi,” ujar Firli.
Gandi Sulistiyanto menyatakan dukungan penuhnya terhadap program-program pemberantasan korupsi yang dijalankan pemerintah Indonesia. “KBRI Seoul selain merupakan Zona Bebas Korupsi sejak 2019, dan juga mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang merupakan penilaian Kementerian Menpan RB pada kualitas pelayanan publik,” kata Gandi.
KBRI Seoul rutin melaporkan penerimaan gratifikasi, untuk menghindari makanan basi atau barang kadaluarsa, sesegera mungkin didistribusikan atau diserahkan ke Yayasan sosial. Banyak hadiah terutama pada Hari Raya Chuseok.
Perwakilan Mahasiswa Indonesia di Korea Rofie Febrian menyampaikan kepedulian terhadap upaya pemberantasan korupsi. “Kami melihat korupsi sebagai hambatan utama dalam pembangunan berkelanjutan, distribusi yang adil dari sumber daya negara, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, kami sangat peduli dan prihatin dengan dampak negatif yang disebabkan oleh tindakan korupsi dalam berbagai lapisan Masyarakat,” sebut Rofie.
KPK berharap agar para Penyelenggara Negara atau Wajib Lapor LHKPN di lingkungan @INAinSeoul untuk melaporkan LHKPN nya secara patuh dan tertib.
