Bahlil Tuding Ada Capres di Lobi Asing Untuk Ekspor Bijih Nikel
Abadikini.com, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menduga ada pihak asing yang melobi ke salah satu Calon Presiden (capres). Khususnya untuk menghentikan program hilirisasi nikel yang saat ini digencarkan Presiden Joko Widodo.
Kecurigaan tersebut berawal ketika beberapa negara seperti China, Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan lainnya disebut gagal melobi Presiden Joko Widodo untuk kembali membuka keran ekspor bijih nikel.
“Karena tak bisa lobi Pak Jokowi, Pak Luhut dan saya. Maka lobi lah pada calon pemimpin lain untuk segera kita setop atau membuka kembali ekspor (bijih) nikel. Jadi bapak ibu silahkan simpulkan sendiri yang betul-betul mementingkan kepentingan nasional siapa,” ujar Bahlil dalam konferensi pers, Rabu (24/1/2024).
Bahlil mengungkapkan akibat kebijakan larangan ekspor bijih nikel beberapa waktu lalu, Uni Eropa kemudian membuat Undang-Undang atau aturan dimana untuk membangun pabrik baterai, maka harus dekat dengan lokasi pabrik mobilnya.
“Supaya negara-negara penghasil sumber daya yang bahan baku mobil itu tidak mempunyai pabrik baterai. Itu pertarungannya ke situ,” kata dia.
Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN Fadhil Hasan mengkritik konsep hilirisasi nikel yang saat ini digencarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebab kebijakan ini hanya menguntungkan satu negara tertentu yakni China.
Fadhil menilai kebijakan larangan ekspor nikel untuk kegiatan hilirisasi di dalam negeri bisa berdampak bagi Indonesia di kemudian hari. Terutama apabila cadangan nikel dalam negeri mulai menipis lantaran adanya kegiatan eksploitasi yang cukup masif.
“Pada satu saat cadangan nikel kita itu menipis akan habis, bagaimana kemudian kelanjutan dari pada smelter-smelter yang akan dioperasikan di Indonesia. Ini tentunya kan kita memerlukan impor kalau misalnya sekarang kita larang ekspor negara lain pada saatnya mungkin tidak akan melakukan ekspor nikel ke kita,” kata dia dilansir dari CNBCIndonesia Kamis (24/1).
Menurut Fadhil alih-alih melanjutkan kebijakan larangan ekspor nikel ala Jokowi, pihaknya mengusung instrumen lainnya dalam menggenjot program hilirisasi di dalam negeri. Salah satunya dengan menaikkan pajak ekspor untuk komoditas bijih nikel.
“Larangan ekspor itu mungkin tepat untuk nikel tapi itu bukan hanya satu satunya instrumen yang digunakan, tadi sudah disampaikan bahwa ada instrumen yang menurut pendapat saya itu tepat kita menerapkan pajak ekspor,” katanya.
