MK Bakal Panggil Menteri Kabinet Indonesia Maju Untuk Dimintai Keterangan
Abadikini.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk memberikan kesaksian mereka dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024, yang dijadwalkan pada Jumat (5/4/2024).
“Sesuai dengan hasil rapat hakim pada pagi tadi, hari Jumat akan dialokasikan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dianggap perlu oleh Mahkamah Konstitusi,” ujar Ketua MK, Suhartoyo, di Gedung MK I RI Senin (1/4/2024).
Menteri yang dijadwalkan untuk dipanggil, menurut Suhartoyo, adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Selain itu, MK juga akan memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Suhartoyo menegaskan pemanggilan ini tidak didasarkan pada permohonan dari pihak terkait dengan perkara ini, melainkan sebagai bagian dari proses persidangan yang objektif. Meskipun demikian, permohonan dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md untuk memanggil menteri tersebut telah ditolak sebelumnya oleh MK.
Penyelidikan ini ditujukan untuk mendapatkan klarifikasi langsung dari pihak terkait atas peran mereka dalam konteks PHPU Pilpres 2024. Hal ini penting untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam proses persidangan.
Selanjutnya, hanya hakim konstitusi yang berwenang untuk mendalami keterangan dari para menteri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tersebut, tanpa ada kesempatan bagi pihak lain untuk mengajukan pertanyaan.
Sebelumnya, Tim Hukum Timnas Anies-Muhaimin dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud telah mengajukan permohonan serupa. Namun, MK memutuskan untuk memanggil para menteri tersebut atas pertimbangan yang bersifat independen.
“Hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang nanti mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat, 5 April 2024,” kata Suhartoyo.
