Pengusaha Kritik Kebijakan Tapera: Memberatkan Ekonomi Rakyat di Tengah Ketidakpastian
Abadikini.com, JAKARTA – Di tengah ketidakpastian ekonomi domestik dan global, kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang memotong 3 persen dari gaji karyawan dinilai memberatkan. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi), Erik Hidayat, menyatakan bahwa Tapera akan menambah beban ekonomi, terutama bagi kelas menengah ke bawah.
“Iuran Tapera dirasa memberatkan oleh karyawan yaitu 2,5 persen dan perusahaan 0,5 persen. Ini kalau dipukul rata memang kelihatannya kecil ya, cuma kalau di plus-plus dan lain-lainnya dengan permasalahan ekonomi sekarang ya berat juga sebetulnya,” kata Erik dalam diskusi virtual Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita, bertema “Apakah Tapera Berhubungan dengan Kegagalan Pemerintah dalam Mengatasi Krisis Perumahan?” pada Minggu (9/6/2024) malam.
Erik menambahkan bahwa banyak karyawan yang gajinya sudah dipotong oleh perusahaan masing-masing, sehingga potongan tambahan dari Tapera akan semakin membebani ekonomi mereka. “Karyawan enggak ada satu tempat masalahnya, adalah mungkin sudah banyak pungutan-pungutan wajib lain, yang dipotongkan terhadap gaji karyawan sehingga semakin memberatkan,” tuturnya dikutip RMOL.
Kebijakan iuran Tapera yang sifatnya wajib ini, menurut Erik, wajar jika memunculkan kegaduhan di masyarakat. Pemerintah dianggap mengambil hak rakyat secara sepihak. “Karena dipungut secara wajib terhadap semua unsur, baik ASN maupun kami di swasta, nah yang sudah punya rumah, ataupun yang belum, katanya yang sudah punya rumah ini dananya untuk mensubsidi, lah kan subsidi itu harusnya pemerintah. Jadi ya kalau orang Islam itu kan enggak ridho,” pungkasnya.
Erik menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan ini untuk meringankan beban ekonomi rakyat dan mencari solusi yang lebih adil dalam mengatasi krisis perumahan.
