Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Disetujui, Tidak Akan Ganggu Fiskal
Abadikini.com, JAKARTA – Pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis yang diusulkan oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto, menjadi sorotan dalam rapat pembahasan APBN 2025. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menilai anggaran Rp71 triliun untuk program tersebut masih masuk akal dan tidak akan mengganggu kondisi fiskal negara.
“Kalau ini menyangkut hajat hidup orang banyak walaupun di situ sudah ada bantuan sosial, ada subsidi dan kompensasi selama ini (yang jumlahnya) hampir Rp500 triliun, bahkan pernah kita mencapai Rp540 triliun dan kini sekitar Rp570 triliun menurut saya (anggaran Rp71 triliun untuk Makan Bergizi Gratis) masih masuk akal dan tidak mengganggu fiskal kita,” kata Said kepada wartawan, Selasa (25/6/2024).
Berbagai spekulasi sempat beredar mengenai besarnya anggaran bagi program yang juga dikenal dengan “makan siang gratis” ini, bahkan ada rumor anggaran tersebut bisa mencapai Rp430 triliun di tahun 2025.
“Kalau mencermati yang disampaikan oleh Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan gugus tugas transisi dari presiden terpilih, anggaran sebesar Rp71 triliun sebenarnya menjadi harapan Banggar. Karena isu yang berkembang semakin dahsyat seakan-akan di 2025 itu langsung Rp430 triliun,” tutur Said.
Politisi Fraksi PDIP tersebut menyampaikan bahwa presiden terpilih telah melakukan perhitungan yang teliti terkait dengan situasi fiskal Indonesia dalam merealisasikan program-programnya. Menurutnya, penyusunan APBN 2025 juga akan dilakukan dengan mempertimbangkan keleluasaan penggunaan anggaran oleh pemerintahan baru.
“Dalam pembahasan kemarin di Panja RKP dan sebelumnya di Panja Asumsi Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal memang ada keleluasaan bagi pemerintah yang akan datang untuk mempergunakan anggaran sesuai visi misi yang menjadi komitmen bapak presiden terpilih,” jelas legislator Dapil Jawa Timur tersebut.
Said juga menyampaikan bahwa kejelasan anggaran Makan Bergizi Gratis senilai Rp71 triliun tersebut akan masuk dalam komponen belanja pusat dan termuat dalam nota keuangan APBN 2025 yang akan disampaikan Presiden pada tanggal 16 Agustus mendatang.
“Persoalannya tinggal kementerian mana yang akan menjelaskan? Apakah Kemensos? Apakah Kementerian Pendidikan? Apakah Kementerian Kesehatan? Itu kewenangan pemerintah,” tandasnya.
