Komite III DPD RI Berkomitmen Lindungi Pekerja Migran Indonesia
Abadikini.com, JAKARTA – Masalah pekerja migran Indonesia menjadi perhatian utama bagi Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri, terutama melihat angka deportasi dari Malaysia ke Indonesia melalui Nunukan yang tetap tinggi setiap tahunnya.
Dalam upaya menindaklanjuti masalah ini, Komite III DPD RI bertemu dengan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada 25 Juni. Pertemuan ini menghasilkan beberapa poin kesepakatan, termasuk soal biaya visa.
“Dari hasil pertemuan, kami mendesak BP2MI untuk segera menyelesaikan persoalan krusial yang masih dialami para pekerja migran Indonesia (PMI),” jelas Hasan Basri, Ketua Persaudaraan Pemuda Etnis (PENA) Kaltara dalam keterangan dikutip, Kamis (27/6/2024).
Lebih lanjut, Hasan Basri, yang juga Ketua Jaringan Saudagar Muhammadiyah Kaltara, menjelaskan bahwa terdapat tiga fokus utama untuk optimalisasi perlindungan PMI: jaminan perlindungan sosial, hukum, dan ekonomi.
“Kami mendukung peningkatan program penempatan G to G di negara-negara yang memiliki potensi bagi PMI untuk bekerja secara prosedural. Kami juga mendorong peningkatan kontribusi dan nilai tambah PMI bagi perkembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Hasan Basri, yang juga menjabat sebagai Ketua PBSI Kaltara.
Melihat berbagai kasus PMI di luar negeri, perlindungan hak asasi PMI menjadi poin penting. Perlindungan menyeluruh diperlukan untuk melindungi PMI dari perdagangan manusia, kerja paksa, kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia, serta pelanggaran hak asasi manusia.
“Banyak kasus seperti ini terjadi, sehingga perlu di-highlight,” jelas Hasan Basri, yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum HIPMI Kaltara.
Komite III DPD RI dan BP2MI sepakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan PMI secara terpadu, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga dan kementerian.
Dalam implementasi Program Kerja BP2MI tahun 2024-2025, Komite III DPD RI akan memastikan kesinambungan dan pelaksanaan program kerja di seluruh provinsi. Sinergi, kerja sama, dan pelibatan Komite III DPD RI dalam implementasi program di daerah sangat diharapkan.
“Semua program kesepakatan ini diharapkan dapat segera dikomunikasikan ke BP2MI daerah, terutama di perbatasan seperti Nunukan, Kaltara. Masalah ini masih terus dihadapi di sana, sehingga kita dapat melindungi PMI yang bekerja di luar negeri secara maksimal,” ungkap Hasan Basri, yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Koni Kaltara.
