Kemenko Polhukam Gelar Rapat Koordinasi Pemulangan Jenazah Pejuang Dwikora dari Luar Negeri
Abadikini.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar Rapat Koordinasi pada Jumat (30/08) di Hotel Asyana, Kemayoran, Jakarta, dengan agenda membahas rencana pemindahan jenazah Pejuang Dwikora yang berada di luar negeri, khususnya di Malaysia dan Singapura. Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional, Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslin, SH, MH, MM.
Dalam sambutan pembukaannya, Brigjen Guslin menekankan pentingnya memastikan rencana pemulangan jenazah Pejuang Dwikora ini terlaksana dengan baik. “Tujuan utama dari rapat ini adalah untuk mendapatkan kepastian data jenazah Pejuang Dwikora yang masih berada di luar negeri, serta mengoordinasikan peran dan tugas masing-masing instansi terkait dalam proses pemulangan dan pemakaman yang layak di Indonesia,” ujar Dr. Guslin.
Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), Drs. Nur Syahrir Rahardjo, juga memberikan pemaparannya mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk memulangkan jenazah Pejuang Dwikora. Ia menekankan perlunya kerjasama antara Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, dan instansi terkait lainnya untuk menyelesaikan proses ini. “Data yang diminta oleh Kementerian Luar Negeri dan PVATM harus segera dilengkapi agar upaya pemindahan jenazah ini dapat segera dilaksanakan,” ujar Nur Syahrir.
Diskusi dan sesi tanya jawab kemudian diadakan, di mana seluruh peserta rapat sepakat untuk mendukung pemulangan jenazah Pejuang Dwikora dan memastikan mereka dimakamkan dengan layak di Indonesia. Para peserta juga menekankan pentingnya koordinasi teknis antar kementerian dan lembaga untuk memastikan kelancaran proses ini.
Menutup rapat, Brigjen Guslin menyampaikan sejumlah rekomendasi tindak lanjut. “Ada beberapa aspek penting yang perlu ditindaklanjuti setelah rapat ini, yakni: a) Aspek perencanaan melalui pembentukan Satgas, survei lapangan, pendataan, verifikasi, dan penetapan; b) Aspek pelaksanaan dengan menggelar rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan RPTM; serta c) Aspek penyelesaian dengan melakukan evaluasi setelah kegiatan selesai,” tutup Dr. Guslin.
