RUU Daerah Kepulauan Lama Terkatung-katung, DPD RI Kecewa Pemerintah Tidak Komitmen
Abadikini.com, JAKARTA – Wacana mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan telah bergulir di parlemen selama hampir 20 tahun, namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasannya. DPR RI bersama DPD RI telah berupaya untuk mendorong pembahasan RUU ini, namun masih belum mencapai hasil konkret.
Pada Kamis, 26 September 2024, Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan menggelar rapat kerja tripartit antara DPR, DPD, dan Pemerintah. Sayangnya, rapat tersebut tidak menghasilkan keputusan yang signifikan karena ketidakhadiran beberapa perwakilan dari pemerintah, terutama dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Wakil Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan, Mercy Chriesty Barends, menyampaikan kekecewaannya karena tidak ada satu pun menteri yang hadir dalam rapat tersebut.
“Sangat disayangkan pada rapat kerja kedua Pansus ini tidak ada satu pun Menteri yang hadir,” ujarnya.
Perwakilan pemerintah yang hadir hanya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), yang tidak dapat berbuat banyak karena sesuai surat presiden, Kemendagri dianggap sebagai sektor utama yang bertanggung jawab.
Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi, yang juga hadir dalam rapat tersebut, mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran pemerintah. “DPD RI kecewa kepada pemerintah (Kemendagri), karena tidak hadir pada rapat pansus. Sikap ini menunjukkan kurangnya komitmen terhadap pembahasan RUU Daerah Kepulauan,” tegasnya.
Beberapa anggota DPR yang hadir juga mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap RUU tersebut, mengingat pentingnya undang-undang ini dalam mempercepat pembangunan sektor kelautan dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh wilayah kepulauan.
Rapat Pansus RUU Daerah Kepulauan ini diadakan di Ruang Rapat Pansus B DPR RI, dan karena belum mencapai keputusan, rapat lanjutan dijadwalkan pada Jumat, 27 September 2024, dengan harapan RUU ini dapat dibahas lebih lanjut.
