Kemenko Polhukam dan Pemerintah Korea Bahas Transformasi Digital Melalui Kerjasama Integrated ID Service Project
Abadikini.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melalui Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan, menerima audiensi dari Pemerintah Korea yang diwakili oleh Kim Hyo Joong, Kepala Pusat Kerja Sama Pemerintah Digital Korea-Indonesia (DGCC).
Pertemuan yang digelar di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (27/9/2024), ini bertujuan untuk membahas kerjasama strategis dalam rangka pelaksanaan proyek Integrated ID Service Project di Indonesia.
Proyek ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Kementerian PANRB, dan Pemerintah Korea yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan Korea (MOIS) serta Badan Informasi Nasional Korea (NIA).
Syaiful Garyadi, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan, menyampaikan harapan besar agar kerjasama ini mampu mendorong percepatan transformasi digital di Indonesia.
“Kami berharap diskusi ini menghasilkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan pengalaman yang bermanfaat bagi kedua negara. Melalui proyek ini, kita dapat memperkuat layanan publik digital yang prima di Indonesia,” ujar Syaiful.
Lebih lanjut, Syaiful menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara Indonesia dan Korea dalam mewujudkan cita-cita bersama terkait pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang lebih efisien dan efektif.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Nugroho Arief Prasetyo, Analis Kebijakan dari Kementerian PANRB, serta tim dari Raon Secure, yang berperan dalam proyek Digital ID (DID). Delegasi dari Korea terdiri dari Kim Young Tak, Kim Deok Il, dan Lee Keun Woo yang merupakan bagian dari tim proyek DID.
Dengan semangat kolaborasi ini, kedua negara berharap mampu menciptakan solusi digital yang inovatif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat hubungan bilateral di bidang teknologi dan pemerintahan digital.
