Presiden Jokowi Tinjau Harga Sembako di Pasar Rakyat LIPA Kalabahi, Alor, NTT
Abadikini.com, KALABAHI – Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Pasar Rakyat LIPA di Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis, 3 Oktober 2024.
Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung kondisi pasar serta harga sembilan bahan pokok (sembako). Presiden berdialog dengan pedagang dan masyarakat, sembari mengecek harga kebutuhan pokok yang menjadi perhatian utama pemerintah.
Dalam keterangannya kepada media, Presiden Jokowi menyatakan bahwa secara umum harga sembako di Pasar Rakyat LIPA cukup stabil, meski terdapat sedikit perbedaan harga dibandingkan dengan wilayah Pulau Jawa.
“Tadi saya cek harga sembako di pasar, terutama yang berkaitan dengan sembilan bahan pokok. Harganya stabil, meskipun sedikit lebih tinggi dibandingkan di Jawa, mungkin karena ada tambahan biaya transportasi. Namun saya kira ini masih dalam batas wajar,” jelas Presiden.
Selama kunjungan, Presiden memeriksa beberapa komoditas seperti bawang putih, bawang merah, dan cabai. Harga bawang putih tercatat Rp55 ribu per kilogram, bawang merah Rp50 ribu, dan cabai juga Rp50 ribu per kilogram. “Saya kira ini masih harga yang baik,” lanjutnya.
Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Presiden untuk memastikan harga sembako tetap terjangkau, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari pusat distribusi, seperti Kabupaten Alor.
Selain memantau harga, Presiden juga berbincang dengan pedagang mengenai kondisi usaha mereka dan tantangan yang dihadapi, terutama terkait logistik dan transportasi.
Masyarakat Kalabahi menyambut hangat kehadiran Presiden di pasar, berharap pemerintah terus memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah timur Indonesia.
“Bangga sekali bisa bertemu Presiden, meski baru sekali beliau datang selama dua periode. Infrastruktur juga sudah merata. Semoga Pak Jokowi selalu sehat dan panjang umur,” ujar Ismail, salah satu warga yang hadir di pasar.
Dalam kunjungan ini, Presiden turut didampingi oleh beberapa menteri kabinet untuk memastikan pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia terus berjalan.
