Sosok Yusril Ihza Mahendra, Calon Menko Hukum dan HAM dalam Kabinet Prabowo-Gibran
Abadikini.com, JAKARTA – Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara dan politikus senior dari Partai Bulan Bintang (PBB), kembali menjadi sorotan setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto mengusulkan namanya sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pemerintahan periode 2024-2029.
Pengumuman ini muncul setelah Yusril menghadiri pertemuan dengan Prabowo di kediaman Kertanegara IV, Jakarta, pada Senin (14/10).
Yusril Ihza Mahendra yang telah lama dikenal dalam dunia hukum dan politik Indonesia, disebut sebagai kandidat potensial untuk memimpin Kementerian Koordinator Hukum dan HAM.
Ini terjadi seiring dengan rencana pemerintah untuk memecah Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menjadi dua, yakni Kementerian Koordinator Hukum dan HAM serta Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan.
Usai pertemuan tersebut, Yusril mengonfirmasi bahwa Prabowo telah menunjuknya untuk posisi Menko Hukum dan HAM.
“Tugas ini merupakan tanggung jawab besar, dan saya siap memberikan yang terbaik untuk bangsa dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih baik serta penegakan hak asasi manusia,” ujar Yusril, sebagaimana dilansir oleh ANTARA pada Rabu (16/10/2024).
Perjalanan Karier Yusril Ihza Mahendra
Lahir pada 5 Februari 1956 di Belitung Timur, Yusril meniti karier di dunia akademis sebelum terjun ke politik.
Ia meraih gelar sarjana filsafat dari Universitas Indonesia pada 1983, dan melanjutkan studi pascasarjana dalam bidang hukum serta ilmu politik di berbagai universitas, termasuk Universitas Punjab, Pakistan, dan Universitas Sains Malaysia.
Ia berhasil meraih gelar Master of Science (M.Sc.) dan Doctor of Philosophy (Ph.D.) pada 1993.
Sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, Yusril memulai karier akademisnya dengan mengajar Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum, serta Filsafat Hukum.
Dalam perjalanan politiknya, ia dikenal aktif di berbagai jabatan strategis, termasuk menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan, serta Menteri Sekretaris Negara di beberapa pemerintahan sebelumnya.
Dengan rekam jejak panjangnya dalam pemerintahan dan dunia hukum, Yusril diharapkan dapat membawa pembaruan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.
