Mendagri Tito Karnavian: Separuh BUMD Merugi, Ordal Jadi Penyebab Utama
Abadikini.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti kondisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia, di mana hampir separuh dari total 1.057 BUMD mengalami kerugian akibat maraknya praktik “ordal” (orang dalam) yang mengisi posisi tanpa kompetensi yang memadai. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu (18/12/2024).
“Hampir separuhnya bleeding (rugi). Penyebab utamanya adalah penempatan orang yang tidak kapabel, seperti keluarga, saudara, atau teman, dalam jabatan penting. Ini berdampak besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak optimal,” ungkap Tito.
Tito menambahkan, kerugian yang dialami BUMD tidak hanya membebani perusahaan tetapi juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mencontohkan bagaimana rotasi kepala daerah sering kali memunculkan masalah baru dengan mengganti manajemen yang ada, justru memperparah kerugian BUMD.
“Operasional BUMD yang terus merugi akhirnya harus ditutup dengan APBD, dan ini menjadi beban yang terus bergulir. Jika BUMD tidak lagi bisa diselamatkan, operasionalnya lebih baik dihentikan,” tegas Tito.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Tito mengaku telah menerbitkan surat edaran kepada kepala daerah agar segera mengambil langkah tegas, termasuk menyetop operasional BUMD yang sudah tidak layak. Ia juga meminta kepala daerah untuk fokus tidak hanya pada belanja daerah, tetapi juga pada peningkatan pendapatan daerah.
Menurut Tito, perubahan pola pikir sangat diperlukan demi mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“BUMD berada di bawah pengawasan Kemendagri, sehingga saya memiliki peran serupa dengan Menteri BUMN dalam mengawasi BUMD. Kepala daerah harus mulai berpikir strategis dalam mengelola potensi keuangan daerah,” pungkas Tito.
Langkah ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan kronis di tubuh BUMD dan mendukung peningkatan ekonomi daerah yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. (Antara)