Indonesia Harus Perkuat Hankam dan Diplomasi Maritim di Laut China Selatan
Abadikini.com, JAKARTA – Tahun 2024 menjadi tahun penuh tantangan bagi sektor maritim Indonesia, ditandai oleh dinamika geopolitik yang semakin kompleks serta ancaman terhadap kedaulatan maritim di Laut China Selatan. Insiden terbaru yang terjadi pada 21 Oktober 2024, di mana kapal China Coast Guard 5402 diusir oleh Bakamla di Laut Natuna Utara, menjadi perhatian internasional. Insiden ini melibatkan pengamanan aktivitas survei seismik 3D yang dilakukan oleh PT Pertamina dengan kapal MV. Geo Coral.
Pengamat maritim dari Ikatan Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC), DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, menyebut kejadian ini sebagai bukti komitmen Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya.
“Indonesia tidak akan mundur menghadapi klaim sepihak yang bertentangan dengan hukum internasional. Ketegasan ini menegaskan pentingnya diplomasi dan kekuatan pertahanan maritim kita,” ujar Capt. Hakeng seperti dilansir dari RMOL, Kamis (19/12/2024).
Diplomasi Maritim dan Ketegasan Indonesia
Indonesia telah memanfaatkan diplomasi multilateral melalui ASEAN dan PBB untuk menegaskan komitmennya terhadap UNCLOS 1982, khususnya terkait hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Menurut Capt. Hakeng, langkah diplomasi ini sekaligus menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kawasan Asia Tenggara.
Namun, tantangan keamanan maritim tidak hanya datang dari Laut China Selatan. Konflik di Laut Merah dan Teluk Aden yang melibatkan kelompok Houthi turut menambah tekanan pada jalur pelayaran internasional.
“Konflik ini memengaruhi stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia yang sangat bergantung pada jalur pelayaran strategis seperti Selat Malaka,” jelasnya.
Selat Malaka: Jalur Vital Perdagangan Global
Sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, Selat Malaka menghadapi risiko keamanan yang meningkat. Dalam sehari, lebih dari 200 kapal melintasi selat ini, dengan volume perdagangan mencapai 400 miliar Dolar AS per tahun.
“Patroli maritim intensif, kerja sama regional, dan modernisasi alutsista adalah langkah yang harus diprioritaskan untuk menjamin keamanan jalur vital ini,” imbuh Capt. Hakeng.
Kebijakan Maritim Terintegrasi untuk 2025
Menyongsong tahun 2025, Capt. Hakeng menegaskan perlunya kebijakan maritim yang komprehensif, mencakup:
1. Penguatan pertahanan laut, termasuk modernisasi alutsista.
2. Pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.
3. Kerja sama internasional untuk menjaga stabilitas kawasan.
“Indonesia memiliki tanggung jawab besar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Laut kita harus menjadi simbol kedaulatan sekaligus sumber daya strategis,” tegasnya.
Ketegangan di Laut China Selatan diprediksi akan terus berlanjut, menuntut Indonesia untuk mengintensifkan diplomasi aktif dan patroli maritim.
“Dengan menjaga keberlanjutan ekosistem dan memperkuat kerja sama internasional, Indonesia dapat memperkokoh posisinya sebagai kekuatan maritim global,” pungkas Capt. Hakeng.
