Rofiqi Kritik Sikap PDIP soal Kenaikan PPN: “Drama Politik dan Lempar Batu Sembunyi Tangan”
Abadikini.com, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Muhammad Rofiqi, menyatakan keheranannya terhadap sikap politik sejumlah politisi PDIP yang belakangan ini kerap mengkritik kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan hasil produk undang-undang yang disahkan pada 2021, saat PDIP menjadi partai penguasa di parlemen.
“Kebijakan ini bukan produk Pak Prabowo. Undang-undangnya disahkan pada 2021 lalu, saat PDIP menjadi partai dengan kursi terbanyak di DPR. Bahkan, Ketua Panja UU-nya adalah Dolfie Othniel Frederic Palit dari PDIP. Sekarang mereka malah menyalahkan Pak Prabowo, ini sangat tidak adil,” ujar Rofiqi dalam keterangannya, Minggu (22/12).
Sindiran terhadap “Drama Politik” PDIP
Rofiqi menilai, kritik PDIP terhadap kebijakan PPN ini hanyalah drama politik untuk menarik simpati publik. Ia menyebut, PDIP terkesan memprovokasi masyarakat dengan sentimen negatif, seolah-olah pemerintahan Prabowo-Gibran tidak peduli terhadap rakyat kecil.
“Kenapa sekarang PDIP yang paling depan menyerang kebijakan ini? Apakah mereka lupa atau sedang pencitraan? Rekam jejak digitalnya masih ada kok. Mereka yang mengusulkan, tapi sekarang malah menyalahkan,” sindirnya.
PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah
Rofiqi juga mengingatkan bahwa penerapan PPN 12 persen ini dilakukan secara selektif dan hanya diberlakukan untuk barang mewah. Ia menilai, langkah ini menunjukkan keberpihakan pemerintahan Prabowo-Gibran terhadap masyarakat kecil.
“Seharusnya PDIP mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang hanya menerapkan kebijakan ini untuk barang mewah. Ini membuktikan bahwa pemerintah tetap peduli dengan rakyat kecil,” jelasnya.
Ajak Fokus pada Tantangan Ekonomi
Lebih lanjut, Rofiqi mengajak semua pihak, termasuk PDIP, untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan memastikan kebijakan yang ada dijalankan dengan bijaksana demi kepentingan rakyat.
“Mari bersama-sama membangun bangsa dan negara. Kita harus fokus menuntaskan tantangan ekonomi, bukan saling menyalahkan. Kebijakan ini adalah hasil kesepakatan bersama, jadi mari kita jalankan dengan baik,” tutupnya.
Pernyataan Rofiqi ini menambah sorotan terhadap dinamika politik pasca-pengumuman kenaikan PPN, yang sempat memunculkan polemik di kalangan masyarakat dan elit politik.