LSI Denny JA: Tujuh Program Kerja Pemerintah Prabowo Dapat Apresiasi Positif, Satu Wacana Tuai Kritik
Abadikini.com, JAKARTA – Hasil analisis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan bahwa tujuh dari delapan program kerja utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapatkan respons positif dari opini publik di berbagai platform digital. Temuan ini dirilis dalam Catatan Akhir Tahun 2024 yang disampaikan oleh Denny Januar Ali, pendiri LSI Denny JA, pada Kamis (26/12/2024).
Menurut Denny JA, program-program yang diapresiasi publik meliputi swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan guru dan rehabilitasi sekolah, target pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui transisi energi hijau, pemberian makan bergizi gratis untuk menekan angka stunting, pembangunan 3 juta rumah, kenaikan upah minimum nasional (UMN) hingga 6,5 persen pada 2025, serta bantuan gizi bagi ibu hamil dan menyusui.
“Penelitian ini menggunakan pendekatan komputasional, memetakan persepsi publik di media sosial, portal berita, forum diskusi online, dan podcast. Riset dilakukan selama satu bulan, dari 20 November hingga 20 Desember 2024,” ujar Denny JA.
Temuan Utama
Program swasembada pangan mencatat 7.922 percakapan, dengan 70 persen sentimen positif. Publik optimistis program ini dapat memperkuat ketahanan pangan, meski terdapat kritik terhadap efisiensi anggaran.
Program kesejahteraan guru dan rehabilitasi sekolah menjadi yang paling banyak dibicarakan, dengan 17.925 percakapan, 71,6 persen di antaranya positif. Dukungan publik terutama datang dari masyarakat pendidikan.
Target pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui transisi energi hijau menarik 8.002 percakapan, dengan 58 persen respons positif. Namun, skeptisisme publik terhadap ambisiusnya target tersebut tetap menjadi catatan.
Adapun program makan bergizi gratis untuk menghapus stunting mendapat 2.264 percakapan, 52,7 persen positif. Kendati diapresiasi, realisasi di daerah terpencil menjadi tantangan utama.
Program membangun 3 juta rumah mencatat 4.190 percakapan, dengan 53,7 persen respons positif, sementara kenaikan UMN hingga 6,5 persen pada 2025 menarik 5.248 percakapan, dengan 52,6 persen respons positif.
Satu-satunya wacana yang mendapatkan mayoritas respons negatif adalah pemilihan kepala daerah melalui DPRD, dengan 76,3 persen dari 1.629 percakapan bersentimen negatif. Publik khawatir wacana ini dapat melemahkan demokrasi dan meningkatkan risiko korupsi.
Rekomendasi
Denny JA menyarankan agar pemerintah fokus pada implementasi program-program yang mendapatkan apresiasi publik, memastikan transparansi, dan memperluas cakupan inklusif program hingga ke daerah terpencil. Ia juga merekomendasikan agar wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dihentikan karena dinilai kontraproduktif.
“Temuan ini seharusnya menjadi pedoman bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kepercayaan publik melalui kebijakan yang pro-rakyat,” tutup Denny JA. (Antara)
