Penghapusan Koridor 1 Transjakarta Perlu Kajian Mendalam
Abadikini.com, JAKARTA – Wacana penghapusan Koridor 1 Transjakarta rute Blok M-Kota mendapat perhatian serius dari DPRD DKI Jakarta. Sekretaris Komisi A DPRD, Mujiyono, menekankan perlunya kajian mendalam terkait kebijakan tersebut, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap mobilitas masyarakat di jalur tersebut.
“Jangan sampai kebijakan ini justru mempersulit aktivitas warga. Kajian mendalam sangat diperlukan, terutama menyangkut pola pemilihan moda transportasi di jalur Blok M-Tanah Abang,” ujar Mujiyono, politikus Partai Demokrat, Jumat (27/12/2024).
Usulan Alternatif: Prioritaskan Transportasi Publik
Sebagai solusi, Mujiyono mengusulkan agar jalur padat seperti Blok M-Tanah Abang hanya diakses oleh transportasi publik. Ia meyakini langkah ini dapat mendorong masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke moda transportasi umum.
“Keberagaman moda transportasi seperti bus atau MRT mempermudah masyarakat untuk memilih moda yang sesuai kebutuhan. Preferensi setiap orang berbeda, sehingga aksesibilitas transportasi publik yang beragam menjadi kunci,” jelasnya.
Peningkatan Kenyamanan Transportasi Publik
Mujiyono juga menyoroti pentingnya meningkatkan keamanan dan kenyamanan transportasi publik agar lebih menarik bagi masyarakat. Menurutnya, hal ini selaras dengan target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan penggunaan transportasi umum hingga 60 persen, yang saat ini baru tercapai 18,86 persen.
“Pemerintah harus bekerja lebih keras untuk memastikan transportasi umum tidak hanya menjadi pilihan utama, tetapi juga memberikan pengalaman yang aman dan nyaman bagi para pengguna,” tambahnya.
Harapan untuk Kebijakan yang Berbasis Kajian
DPRD DKI Jakarta berharap kebijakan yang diambil terkait Koridor 1 Transjakarta Blok M-Kota didasarkan pada kajian yang komprehensif. Selain mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kebijakan tersebut juga harus mendukung visi Jakarta sebagai kota modern dengan transportasi publik yang efisien.
“Kita harus memastikan kebijakan ini tidak hanya praktis tetapi juga berkelanjutan, demi mendukung mobilitas warga dan mengurangi kemacetan di ibu kota,” pungkas Mujiyono.
