Titi Anggraini: Kasus Harun Masiku Cerminkan Pelanggaran Prinsip Pemilu Proposional Terbuka
Abadikini.com, JAKARTA – Pakar kepemiluan, Titi Anggraini, menyoroti kasus Harun Masiku, buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak awal 2020, sebagai cerminan pelanggaran prinsip sistem pemilu proporsional terbuka. Kasus ini bermula dari dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024.
“Kasus Harun Masiku dimulai sebelum proses PAW, yaitu dengan upaya mengganti caleg terpilih sebelum pelantikan,” ujar Titi melalui akun X-nya pada Jumat, 27 Desember 2024.
Titi menjelaskan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka dengan mekanisme suara terbanyak, seperti yang diterapkan di Indonesia, seharusnya memastikan bahwa pengisi posisi PAW adalah caleg dengan suara terbanyak berikutnya. “Tidak bisa asal tunjuk sesuai selera elite politik,” tegas Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) itu.
Dalam kasus ini, Harun Masiku, yang menempati posisi keenam dari delapan calon legislatif di Dapil I Sumsel, diusulkan menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia sebelum pelantikan. Namun, KPU menolak usulan tersebut dan menunjuk Riezky Aprilia, peraih suara terbanyak kedua dengan 44.402 suara, sesuai aturan yang berlaku.
KPK kemudian mengungkap dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku dan sejumlah pihak, termasuk anggota KPU Wahyu Setiawan dan asistennya Rahmat Tonidaya. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang sempat mendukung pencalonan Harun, kini juga telah ditetapkan sebagai tersangka.
Menurut Titi, kasus ini menjadi pelajaran penting dalam menjaga integritas pemilu di Indonesia dan mempertegas pentingnya penegakan aturan demi mencegah intervensi elite politik. “Sistem pemilu proporsional terbuka harus tetap berjalan sesuai mekanisme, bukan diatur oleh kepentingan tertentu,” pungkasnya.
