Mentan Amran: Swasembada Pangan Terancam Gagal Jika Penyerapan Gabah dan Pembangunan Irigasi Bermasalah

Abadikini.com, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan bahwa upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan bisa terancam gagal jika dua faktor krusial, yakni penyerapan gabah oleh Perum Bulog dan pembangunan irigasi, tidak dioptimalkan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) bidang pangan di Jawa Timur yang disiarkan secara virtual pada Selasa (7/1/2025).

“Jika Perum Bulog tidak maksimal dalam menyerap gabah petani dan irigasi tidak dibangun dengan baik, maka swasembada pangan akan bermasalah,” ujar Amran.

Amran mengungkapkan bahwa saat ini Kementerian Pertanian telah mengidentifikasi kebutuhan normalisasi dan pembangunan irigasi di lahan seluas 2 juta hektare (ha). Selain itu, pemerintah telah menugaskan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani demi menjaga stabilitas harga gabah saat panen raya.

“Saya titip, serapan gabah harus maksimal. Kalau penyerapan bermasalah, swasembada pangan juga bermasalah. Begitu juga dengan pembangunan irigasi di tingkat tersier, sekunder, dan primer,” tegas Amran.

Tiga Provinsi Jadi Fokus Pembangunan Irigasi

Mentan Amran menjelaskan bahwa pembangunan irigasi akan difokuskan pada tiga provinsi utama penghasil padi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Dengan irigasi yang memadai, diharapkan produksi beras nasional akan meningkat hingga 60 persen.

“Jika produksi padi meningkat hingga 60 persen atau sekitar 3-4 juta ton beras, maka swasembada pangan akan tercapai. Jadi, fokus kami sekarang adalah irigasi di tiga provinsi itu. Kunci keberhasilan ada pada penyerapan gabah oleh Bulog dan pembangunan irigasi yang tidak boleh salah,” katanya.

Anggaran Besar Berisiko Sia-Sia

Amran memperingatkan bahwa jika penyerapan gabah dan pembangunan irigasi tidak berjalan dengan baik, maka anggaran besar yang sudah disiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk ketahanan pangan bisa sia-sia. Pemerintah telah menaikkan anggaran ketahanan pangan, termasuk subsidi pupuk, dari Rp 12 triliun menjadi tambahan Rp 10 triliun, dengan total anggaran mencapai Rp 159 triliun.

“Kalau dua hal ini bermasalah, maka kebijakan Presiden, seperti tambahan pupuk dan kenaikan anggaran, akan sia-sia. Sekarang critical point-nya adalah irigasi dan penyerapan gabah, dua hal ini tidak boleh salah,” tutup Amran.