Legislator PBB Nunukan Ini Soroti PT. SIL-SIP Yang Menurutnya Tidak Dapat Memanusiakan Karyawan
Abadikini.com, NUNUKAN – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan dari Partai Bulan Bintang (PBB) Andre Pratama tak dapat menahan rasa geramnya kepada PT. SIL–SIP karena dinilai telah berbuat zalim dan mengoyak sisi kemanusiaan.
Hal tersebut disampaikan Andre dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian dan Perkebunan (HUKATAN) Konferensi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ( KSBSI), PT. SIL – SIP dan Dinas terkait, dilansir Rabu (8/1/2025).
Andre menyampaikan beberapa catatan atas pelanggaran yang dilakukan pihak perusahaan (PT. SIL-SIP).
Pertama, ungkap Andre, PHK kepada Maximus Bana yang merupakan Ketua Serikat Buruh di perusahaan terebut sangat tidak adil karena tidak menggunakan tahapan.
“Kalau saudara Maximus Bana melakukan kesalahan, harusnya ada tahapan seperti pemberian Surat Peringatan ke 1, kedua dan ketiga. Tapi ini tidak ada,” ungkapnya.
Menurut Andre, sebagai Ketua Serikat Buruh, Maximus Bana terlalu kritis sehingga PT. SIL-SIP berusaha menyingkirkannya dengan mencari-cari alasan.
Lebih lanjut Andre menyinggung tidak adanya Lahan Plasma sehingga Kepala Desa Pambeliangan sampai mendatangi pihak perusahaan.
Sebagaimana diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, Pasal 58 Ayat 1 serta Peraturan Menteri Pertanian No.26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyebutkan perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib mengalokasikan 20% dari total luas kebunnya untuk pembangunan perkebunan masyarakat sekitar. Lahan ini harus berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah dimiliki oleh perusahaan.
Tidak hanya itu, Andre mengungkapkan bahwa laporan Bagian Ekonomi Pemda Nunukan menyatakan bahwa selama ini tidak ada Corporate Social Responsibility (CSR) nya. CSR sendiri merupakan kewajiban bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Perusahaan yang tidak menjalankan CSR akan dikenai sanksi.
Kemudian yang menjadi sorotan tajam dari Andre adalah PT. SIL– SIP dinilai tidak dapat memanusiakan Karyawannya sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari penyediaan mess karyawan yang jauh dari kata layak
Bahkan Andre menganggap mess karyawan yang disediakan oleh PT. SIL– SIP lebih mirip denga Camp Nazi karena terbuat dari kayu lapuk yang berlobang dan tidak dilengkapi sarana MCK.
”Bahkan terkadang satu kamar diisi oleh 3 kepala keluarga. Padahal mereka karyawan, itulah yang membantu menghasilkan milyaran rupiah bagi perusahaan,” ujar Andre dengan nada geram.
Andre juga menganggap bahwa PT. SIL – SIP tak punya itikat baik dan tak mau menghargai Pemerintah Kabupaten Nunukan. Hal tersebut dapat dilihat karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nunukan yang merupakan perwakilan Pemerintah telah merekomendasikan pencabutan PHK bagi Maximus Bana namun tidak diindahkan.
“Ini artinya, PT. SIL – SIP tidak mau menghargai Pemerintah Kabupaten Nunukan. Saya pastikan, akan membahas hal ini dengan Pemerintahan Baru nanti dan akan melanjutkan ke Gubernur,” tegas Andre.
Diketahui rapat dengar pendapat ini kembali digelar karena pada pertemuan pertama pihak Perusahaan tidak menghadiri pertemuan tersebut, namun pada pertemuan kedua ini Perusahaan diminta untuk segera mengambil Keputusan terkait PHK sepihak yang dialami karyawan PT. SIL/SIP yang beroperasi di Kecamatan Tulin Onsoi Nunukan.
DPRD Nunukan memberikan waktu selama 48 jam kepada PT SIL/SIP untuk mengambil keputusan terkait pemecatan sepihak terhadap Ketua Serikat Pekerja perusahaan tersebut di Semunad, Kecamatan Tulin Onsoi, Nunukan.
Jika dalam waktu 48 jam PT SIL-SIP tidak mengambil keputusan yang sesuai dengan rekomendasi atas masukan Pemerintah Daerah dan anggota DPRD Nunukan, maka Komisi I dan III DPRD Nunukan membentuk Panitia Khusus (Pansus) menangani kasus tersebut.
