Hardjuno Wiwoho Dorong Pemerintah Selesaikan Mega Skandal BLBI: “Bukan Sekadar Angka, tapi Beban Negara”
Abadikini.com, JAKARTA – Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai langkah pemerintah dalam memberantas korupsi telah menunjukkan hasil positif dan layak mendapatkan dukungan. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar tidak melupakan penyelesaian kasus mega korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih membebani keuangan negara hingga saat ini.
“Kerugian akibat BLBI mencapai ribuan triliun rupiah. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal bunga berbunga yang terus meningkat secara eksponensial,” ujar Hardjuno kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (11/1/2025).
Pernyataan ini disampaikan Hardjuno menanggapi temuan uang tunai senilai Rp1 triliun di rumah mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) dan penegasan Presiden Prabowo Subianto terkait hukuman berat bagi pelaku korupsi.
Skandal BLBI Masih Jadi Beban Negara
Hardjuno menyoroti bahwa skandal BLBI merupakan contoh nyata bagaimana kejahatan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi bisa bertahan lama tanpa penanganan serius.
“Kasus ini tidak mungkin bisa bertahan lama tanpa keterlibatan pejabat yang memiliki kuasa. Satgas BLBI yang dipimpin Mahfud MD saat itu juga tidak menunjukkan hasil signifikan. Masa dibilang lunas, padahal jelas belum lunas?” ujar Hardjuno.
Menurutnya, sistem bunga majemuk pada obligasi rekapitalisasi (OR) BLBI telah menciptakan beban keuangan yang luar biasa bagi negara. Ia menilai, pemerintah harus memastikan dana yang seharusnya dikembalikan oleh debitor tidak terus disubsidi hingga 2043.
Kritik Keras terhadap Kebijakan BLBI
Hardjuno mengkritik kebijakan yang membuat debitor justru mendapatkan keuntungan dari dana BLBI. Dalam pandangannya, skandal ini adalah contoh buruk tentang bagaimana hukum dan keadilan ekonomi dipermainkan.
“Ini hanya terjadi di Indonesia. BLBI adalah pelajaran pahit tentang bagaimana hukum dan keadilan ekonomi dipermainkan. Kreditur justru menjadi debitur yang membayar kepada debitur. Ini ironi yang harus dihentikan,” tegas Hardjuno.
Ia berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bisa mengambil langkah berani dan tegas untuk menyelesaikan skandal BLBI demi keadilan dan stabilitas ekonomi Indonesia.
“Jika pemerintah ingin benar-benar serius memberantas korupsi, maka selesaikan juga kasus besar seperti BLBI. Jangan hanya berhenti pada temuan uang tunai di rumah pejabat, tetapi tuntaskan skandal yang merugikan negara dalam jangka panjang,” pungkas Hardjuno.
