Strategi Pembiayaan Berkelanjutan Infrastruktur Pesisir Pulau Mare Dibahas dalam FGD di Tidore
Abadikini.com, TIDORE – Pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir terbukti memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, terutama di sektor perikanan dan pariwisata. Hal ini disampaikan oleh Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dr. Syofyan Saraha, saat mewakili Wali Kota Tidore pada pembukaan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Pengembangan Strategi Pembiayaan Berkelanjutan Infrastruktur Pesisir di Kawasan Konservasi Perairan Pulau Mare dan Perairan Sekitarnya. Kegiatan berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah, Selasa (21/1/2025).
Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakan oleh Syofyan Saraha, ia mengapresiasi inisiatif Kementerian PPN/Bappenas yang bekerja sama dengan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dalam melaksanakan FGD terkait program Indonesia Ocean for Prosperity (LAUTRA) di Kota Tidore Kepulauan.
“FGD kali ini menjadi langkah strategis untuk membahas pengembangan infrastruktur pesisir yang tidak hanya meningkatkan aksesibilitas tetapi juga mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di Pulau Mare dan sekitarnya,” ujar Syofyan.
Syofyan menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan konservasi perairan harus mempertimbangkan karakteristik lokal, potensi sumber daya alam, dan aspek keberlanjutan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang produktif dan inklusif bagi masyarakat pesisir.
Dalam kesempatan yang sama, Sandra Kaunang, tenaga ahli dari PT Sucofindo Advisory Utama, memaparkan tujuan kegiatan ini, yaitu memvalidasi dan menganalisis kebutuhan infrastruktur pesisir, sekaligus mengembangkan strategi pembiayaan berkelanjutan. Ia juga menyoroti potensi pembiayaan melalui Blue Sukuk, SDGs Bond, atau alternatif lainnya yang dapat mendukung kesehatan ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada ICCTF-Bappenas terkait kebutuhan infrastruktur dan peluang pembiayaan di kawasan konservasi perairan Pulau Mare. Kami fokus pada validasi data, analisis kebutuhan, serta peluang pembiayaan infrastruktur pesisir yang berkelanjutan,” jelas Sandra.
FGD ini dihadiri oleh tenaga ahli Sucofindo, perwakilan Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara, OPD terkait, Kepala Desa Mare, serta masyarakat setempat. Hasil diskusi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan proposal pembiayaan yang akan diajukan ke Kementerian Keuangan untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi perairan Pulau Mare secara optimal dan berkelanjutan.
Kegiatan ini mencerminkan komitmen pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur pesisir yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
