Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Gagas Kebijakan Empat Hari Kerja
Abadikini.com, JAKARTA – Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno (Si Doel), tengah menggagas kebijakan untuk memangkas hari kerja dari lima hari menjadi empat hari. Rencana tersebut disampaikan oleh Nirwono Joga, anggota Tim Transisi Bidang Kebijakan Publik, pada Selasa (21/1/2025).
Menurut Nirwono, gagasan ini terinspirasi dari kebijakan serupa yang telah diterapkan di berbagai kota besar di Eropa, terutama di wilayah Skandinavia.
“Empat hari kerja ini adalah tren yang sedang berkembang di kota-kota besar Eropa. Kebijakan ini tengah dikaji untuk diterapkan di Jakarta, khususnya pada situasi tertentu seperti musim hujan atau musim kemarau,” ujar Nirwono di Gedung DPRD Jakarta.
Efektivitas Kebijakan Berdasarkan Musim
Nirwono menjelaskan bahwa kebijakan empat hari kerja tidak akan diterapkan secara permanen, melainkan disesuaikan dengan kondisi cuaca. Selama puncak musim hujan, ketika potensi banjir di Jakarta tinggi, hari kerja yang lebih singkat dianggap sebagai solusi efektif untuk mengurangi mobilitas warga.
“Pada saat puncak musim hujan, laporan BMKG dan BNPB menunjukkan risiko banjir tinggi. Maka salah satu solusi paling efektif adalah meliburkan satu hari kerja,” jelasnya.
Hal serupa juga direncanakan untuk puncak musim kemarau, ketika polusi udara di Jakarta cenderung meningkat. Nirwono menilai bahwa kebijakan ini dapat membantu mengurangi dampak buruk polusi udara terhadap kesehatan masyarakat.
“Ketika polusi udara di Jakarta masuk dalam tiga besar kota paling tercemar, solusi paling sederhana dan hemat adalah menerapkan work from home atau work from anywhere,” tambah Nirwono.
Kebijakan yang Pernah Dicoba Sebelumnya
Nirwono menyebut, kebijakan serupa pernah diterapkan oleh Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, yang mengimbau WFH saat kualitas udara memburuk pada musim kemarau.
“Tentu ini bukan gagasan baru. Yang perlu ditekankan adalah bagaimana menentukan hari apa yang akan diliburkan, dan apakah libur tersebut akan sepenuhnya bebas tugas atau tetap dalam bentuk WFH,” kata Nirwono.
Tantangan dan Harapan
Tim Transisi menekankan bahwa kajian mendalam diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan efektif. Penentuan mekanisme kerja, dampak terhadap produktivitas, dan adaptasi sektor ekonomi menjadi beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum kebijakan diresmikan.
Jika berhasil diterapkan, kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga membantu mengatasi masalah lingkungan dan kesehatan yang kerap melanda Jakarta.
