Agung Sedayu Group Klarifikasi Kepemilikan HGB di Pagar Laut Tangerang, Polemik Berlanjut
Abadikini.com, JAKARTA – Agung Sedayu Group melalui kuasa hukumnya, Muannas Alaidid, mengakui bahwa dua anak usahanya, PT Intan Agung Makmur (IAM) dan PT Cahaya Inti Sentosa (CIS), memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di area pagar laut pesisir Tangerang. Namun, HGB tersebut tidak mencakup seluruh pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang belakangan menjadi sorotan publik.
Muannas menjelaskan bahwa kepemilikan HGB oleh kedua anak usaha tersebut terbatas hanya pada area di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang.
“Pagar laut itu bukan seluruhnya milik PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PIK2). Dari total 30 kilometer pagar laut, HGB anak perusahaan kami hanya ada di Desa Kohod. Di lokasi lain, dipastikan tidak ada,” tegas Muannas, Kamis (23/1/2025).
Ia juga membantah opini yang menyebut seluruh pagar laut tersebut berada di bawah kendali Agung Sedayu Group. “Panjang pagar itu melewati enam kecamatan, tetapi HGB kami hanya mencakup dua desa di Kecamatan Pakuhaji,” imbuhnya.
Sejarah Pagar Laut Tangerang
Muannas menyoroti sejarah keberadaan pagar laut tersebut, yang menurutnya telah ada jauh sebelum proyek PIK 2 dimulai dan bahkan sebelum Presiden Joko Widodo menjabat.
“Sejak 2014, eks Bupati Tangerang Zaki Iskandar sudah melihat langsung pagar laut ini bersama awak media. Pagar itu ada sebelum pembangunan PIK 2 dimulai,” jelasnya.
Rencana Pembatalan HGB oleh Menteri ATR/BPN
Menanggapi rencana Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk mencabut HGB pagar laut, Muannas menyatakan pihaknya masih menunggu kejelasan.
“Kami masih menunggu dokumen resmi. Hingga saat ini, belum ada surat atau dokumen tertulis terkait rencana pembatalan tersebut,” ujarnya.
Muannas menegaskan bahwa sertifikat HGB tersebut telah melalui proses yang sesuai hukum, termasuk pembelian dari pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) dan memperoleh izin resmi seperti Surat Izin Lokasi dan PKKPRL (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut).
Rincian Sertifikat HGB Pagar Laut
Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkap bahwa pagar laut di pesisir Tangerang memiliki 263 sertifikat HGB atas nama beberapa pihak, termasuk PT Intan Agung Makmur (234 bidang), PT Cahaya Inti Sentosa (20 bidang), dan pihak perseorangan (9 bidang).
Nusron berencana membatalkan sertifikat tersebut karena diduga cacat prosedur. Namun, rencana ini masih menunggu kajian lebih lanjut dari pihak terkait.
Polemik pagar laut Tangerang kini menjadi isu yang memadukan aspek hukum, lingkungan, dan kepentingan ekonomi, yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.
