Rincian Gaji Anggota DPRD Kabupaten/Kota: Berapa Besarannya?

Abadikini.com, JAKARTA – Meski berada di bawah DPR RI, penghasilan yang diterima oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat Kabupaten/Kota tetap tergolong besar bagi masyarakat kelas menengah. Bahkan, total pendapatan mereka bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan.

Tak heran jika banyak orang berlomba-lomba untuk menduduki kursi DPRD Kabupaten/Kota. Selain memiliki peran strategis dalam pemerintahan daerah, anggota DPRD juga mendapatkan berbagai hak keuangan yang cukup menggiurkan.

Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD memiliki tugas utama dalam menyusun peraturan daerah (Perda), mengawasi jalannya pemerintahan, serta membahas dan mengesahkan anggaran daerah. Dengan tanggung jawab yang besar tersebut, anggota DPRD mendapatkan sejumlah fasilitas dan tunjangan yang cukup besar.

Dasar Hukum Gaji DPRD Kabupaten/Kota

Besaran penghasilan anggota DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam beberapa regulasi utama, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

Komponen Penghasilan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Secara umum, penghasilan yang diterima anggota DPRD terdiri dari beberapa komponen utama, antara lain:

Gaji Pokok

Tunjangan Jabatan

Tunjangan Komunikasi Intensif

Tunjangan Perumahan

Tunjangan Transportasi (jika kendaraan dinas tidak disediakan)

Dana Operasional (khusus untuk pimpinan DPRD)

Uang Kehormatan

Tunjangan Kesejahteraan

Selain itu, anggota DPRD juga menerima fasilitas lain seperti biaya perjalanan dinas, jaminan kesehatan, dan dana reses yang digunakan untuk menjaring aspirasi masyarakat.

Estimasi Besaran Gaji DPRD Kabupaten/Kota

Besaran penghasilan anggota DPRD Kabupaten/Kota berbeda-beda tergantung pada kemampuan keuangan daerah masing-masing. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, berikut estimasi penghasilan anggota DPRD per bulan:

Ketua DPRD: Rp30 juta – Rp50 juta

Wakil Ketua DPRD: Rp25 juta – Rp40 juta

Anggota DPRD: Rp15 juta – Rp35 juta

Angka tersebut dapat bervariasi berdasarkan klasifikasi kemampuan keuangan daerah, di mana daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi biasanya memberikan insentif lebih besar bagi anggota DPRD-nya.

Tanggung Jawab Besar Dibalik Gaji Tinggi

Meski mendapatkan gaji dan tunjangan besar, anggota DPRD memiliki tanggung jawab yang berat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Mereka dituntut untuk aktif dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada rakyat, mengawasi kinerja pemerintah daerah, serta memastikan penggunaan anggaran daerah yang transparan dan akuntabel.

Namun, besaran gaji anggota DPRD juga kerap menjadi perdebatan di tengah masyarakat, terutama ketika kinerja legislatif dianggap kurang optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran tetap menjadi tuntutan utama bagi para wakil rakyat di daerah.