Tim 3 Pengendalian Inflasi Kota Tidore Gelar Rapat Perdana untuk Program 100 Hari Kerja
Abadikini.com, TIDORE – Dalam rangka menjalankan program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Tim 3 Pengendalian Inflasi mengadakan rapat perdana pada Kamis, 6 Maret 2025, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
Abdul Hakim Adjam, Staf Ahli Wali Kota sekaligus koordinator tim, menyatakan bahwa setelah penyampaian pidato Wali Kota di DPRD, tim segera bergerak untuk menindaklanjuti instruksi terkait pengendalian inflasi. “Instruksi Wali Kota untuk pengendalian inflasi dalam 100 hari kerja ini perlu dilaksanakan secepatnya, agar kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Menghadapi momentum Ramadan dan Idul Fitri 1446 H yang berpotensi mempengaruhi stabilitas harga, tim merumuskan beberapa opsi kebijakan pasar gratis untuk masyarakat rentan dan tidak mampu. Opsi tersebut mencakup bantuan pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan, bantuan bahan pokok oleh Dinas Perindagkop, bantuan bahan perikanan oleh Dinas Perikanan, bantuan pupuk oleh Dinas Pertanian, dan bantuan peralatan oleh Disnakertrans.
Selain itu, terdapat opsi bantuan sosial yang dapat dibiayai dari Dana Tak Terduga sesuai dengan petunjuk teknis Kementerian Dalam Negeri tahun 2022, yang mengisyaratkan bantuan gratis untuk pengendalian inflasi dilakukan melalui bantuan sosial untuk kelompok rentan. Semua opsi ini akan dilaporkan kepada Wali Kota pada Senin pekan depan untuk disesuaikan dengan regulasi dan kondisi saat ini.
Tim 3 juga menetapkan penggunaan satu data sebagai sasaran penerima bantuan, yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial, guna memastikan bantuan tepat sasaran kepada kelompok miskin dan rentan.
Rapat tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Abdul Hakim Adjam, Inspektur Daerah Arif Radjabessy, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Nakertrans, Kepala Dinas Pertanian, serta pejabat eselon 3 lainnya, termasuk Sekretaris Perindagkop, Sekretaris Dinsos, Sekretaris BPKAD, Kabag Ekonomi, Kabag Hukum, sejumlah kepala bidang, koordinator PKH, dan fungsional terkait.
