Menko Yusril Siap Fasilitasi Aspirasi Ormas Islam kepada Presiden Prabowo
Abadikini.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan kesiapannya untuk menjembatani penyampaian aspirasi organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan saat menerima kunjungan pimpinan berbagai ormas Islam di Jakarta, Kamis (6/3/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Yusril menerima berbagai harapan dari ormas Islam, termasuk stabilitas keamanan, penegakan hukum yang adil, serta kepastian hukum dalam berbagai rancangan undang-undang yang masih tertunda di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Saya akan bantu komunikasi agar aspirasi ini dapat sampai kepada Presiden,” ujar Yusril.
Yusril menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang bagi semua elemen bangsa untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional, termasuk ormas Islam. Ia menyampaikan bahwa pemerintah saat ini fokus pada efisiensi anggaran dan investasi berbasis kekuatan sendiri, termasuk penguatan ekonomi, militer, dan penegakan hukum. Yusril menjelaskan bahwa investasi besar yang sedang dilakukan pemerintah saat ini akan memberikan dampak luar biasa dalam lima tahun ke depan. “Saat ini Indonesia berada di posisi keenam ekonomi dunia dalam G20 dan ini harus kita pertahankan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Adian Husaini, mengapresiasi Menko Yusril atas kesempatan bagi para ormas Islam untuk bertemu dan berdiskusi. “Mewakili para pemimpin ormas Islam yang hadir di sini, saya menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten, kesetaraan perlakuan terhadap semua ormas Islam, serta pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat,” ucap Adian.
Selain DDII, pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai ormas Islam, seperti Persatuan Islam (PERSIS), Al-Wahdah, Nuu Waar, Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Al-Irsyad, Hidayatullah, Aliansi Cinta Keluarga (AILA), Ikatan Dai Indonesia (Ikadi), dan Al-Ittihadiyah.
Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi awal dari komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dan ormas Islam dalam merumuskan kebijakan nasional yang inklusif dan berkeadilan. Para pimpinan ormas Islam menyampaikan harapan agar dialog dan kerja sama dengan pemerintah dapat terus dilakukan, serta pemerintah lebih aktif memberikan penjelasan yang memadai tentang berbagai kebijakan dan kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Diharapkan pula agar pemerintah konsisten dalam penerapan kebijakan sehingga menimbulkan kepercayaan dari masyarakat.
Silaturahmi di bulan Ramadhan ini menghasilkan kesepakatan untuk mengadakan dialog lebih intensif mengenai hal-hal spesifik, khususnya terkait masalah hukum dan hak asasi manusia.
