Penunjukan Kader PSI dalam Tim FOLU Net Sink 2030 Menuai Kritik DPR
Abadikini.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengkritisi penunjukan 11 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam tim Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Alex mempertanyakan transparansi proses seleksi dan penetapan anggota tim tersebut.
“Publik perlu tahu siapa yang menyeleksi dan bagaimana prosesnya,” ujar Alex dalam keterangannya pada Jumat, 7 Maret 2025. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah yang digunakan untuk membiayai tim tersebut.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 32 Tahun 2025, tim FOLU Net Sink 2030 terdiri dari 43 anggota, dengan 12 di antaranya berlatar belakang kader PSI. Anggota tim akan menerima honorarium bulanan yang bervariasi, mulai dari Rp8 juta hingga Rp50 juta, tergantung pada posisi yang diemban.
Alex menilai bahwa penunjukan ini tidak mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Ia mendesak Menteri Kehutanan untuk mengedepankan transparansi dalam penetapan personel tim FOLU Net Sink 2030. “Jika tidak ada keterbukaan, publik akan menilai keputusan ini sebagai bagi-bagi kekuasaan yang tidak sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.
Sebelumnya, penunjukan kader PSI dalam tim FOLU Net Sink 2030 telah menjadi perbincangan di media sosial. Beberapa nama yang disebut sebagai kader PSI dalam tim tersebut antara lain Andy Budiman sebagai Dewan Penasihat dan Kokok Dirgantoro sebagai anggota Bidang Pengelolaan Hutan Lestari.
Menanggapi kritik tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Ia juga menekankan bahwa pembiayaan kegiatan OMO tidak bersumber dari APBN, melainkan dari pendanaan donor dan/atau negara mitra.
Meskipun demikian, kritik terhadap penunjukan kader PSI dalam tim FOLU Net Sink 2030 terus bermunculan. Pengamat politik Rocky Gerung menyebut fenomena ini sebagai “mumpungisme” dan menilai bahwa efisiensi anggaran hanya sebatas omongan. Ia berharap Presiden Prabowo dapat membersihkan praktik nepotisme di dalam kabinetnya.
Dengan adanya kritik dan pertanyaan dari publik, diharapkan Kementerian Kehutanan dapat memberikan penjelasan transparan mengenai proses seleksi anggota tim FOLU Net Sink 2030 untuk memastikan bahwa program strategis nasional ini dijalankan oleh individu-individu yang kompeten dan berintegritas.
