Tiga Permasalahan Pokok di Lapas Versi DPR
abadikini.com, JAKARTA – Kerusuhan yang kerap terjadi di lembaga pemasyarakan (lapas) kian meningkat. Insiden terbaru adalah kerusuhan di lapas Banceuy, Bandung, Jawa Barat.
Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, mengatakan ada tiga faktor utama terjadinya kerusuhan di lapas. Ketiga faktor tersebut ialah terbatasnya sumber daya manusia (SDM), anggaran dan kebijakan peradilan pidana yang ada di Indonesia.
“Karena persoalan lapas itu sebenarnya persoalan yang terstruktur sistematis. Untuk soal anggaran, apalagi kan APBN kita 2016 itu terancam defisit sampai Rp290 triliun. Jadi walaupun Kemenkumham, mau menterinya enggak tidur 24 jam, tapi kalau katakanlah Kemenkeu tidak menyediakan anggaran yang cukup ya enggak bisa ngapa-ngapain juga,” kata Arsul dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya bertajuk ‘Ada Apa dengan Lapas?’ di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/4/2016).
Ia mengatakan, ada rencana tambahan anggaran yang akan disediakan dalam APBN-P nanti sebesar lebih kurang Rp1 triliun.
“Sudah dibicarakan tapi belum sampai ke DPR, karena APBN-P belum kita bahas, itu Rp1 triliun. Itu tentu akan bisa menambah lapas, kalau membangun lapas satu lapas itu Rp100-150 miliar kapasitas 1.000-an, enggak mahal juga sebenarnya,” jelas Azrul.
Lebih lanjut dia menjelaskan, kapasitas lapas di Indonesia saat ini telah overcapacity. Hal itu tercatat dalam tahun 2014-2015, kapasitas yang disediakan untuk 4.000 orang, namun kenyataannya mencapai 18.000 orang.
“Persoalan SDM, bulan lalu saya kunjungan ke Sulteng. Di Sulteng yang kita kategorikan sebagai daerah rawan karena ada Poso, lapasnya overkapasitas, 370 napi hanya dijaga 6-7 orang,” ungkapnya. (asep.ak)
