Video

Abadikini.com, JAKARTA – Arsenal harus membayar denda sebesar £65.000 setelah para pemainnya bereaksi keras terhadap kartu merah yang diberikan kepada Myles Lewis-Skelly dalam pertandingan melawan Wolverhampton Wanderers akhir pekan lalu. Federasi Sepak Bola Inggris (FA) dalam pernyataan resminya pada Selasa (18/2/2025) menyebut bahwa Arsenal gagal menjaga perilaku para pemainnya pada menit ke-43 dalam laga Liga Inggris yang berlangsung pada 25 Januari lalu. “Komisi regulasi independen telah menjatuhkan denda £65.000 kepada Arsenal dalam kaitannya dengan pertandingan melawan Wolverhampton Wanderers. Klub mengakui dakwaan tersebut,” demikian pernyataan FA. Lewis-Skelly, bek muda berusia 18 tahun, mendapat kartu merah langsung dari wasit Michael Oliver setelah melakukan tekel keras terhadap pemain Wolverhampton, Matt Doherty. Keputusan tersebut memicu protes keras dari para pemain Arsenal yang mengerumuni Oliver sebelum VAR mengonfirmasi pelanggaran tersebut. Meski bermain dengan 10 orang, Arsenal tetap berhasil meraih kemenangan 1-0 berkat gol Riccardo Calafiori. Klub London Utara itu sempat mengajukan banding atas skors tiga pertandingan untuk Lewis-Skelly, dan akhirnya hukuman tersebut dicabut. Dengan empat kartu merah sepanjang musim ini, Arsenal kini menjadi salah satu tim dengan catatan disiplin terburuk di Liga Inggris musim 2024/2025. (Antara) #abadikini #beritaterkini #arsenal
Abadikini.com, MOSKOW – Perdana Menteri Inggris Keir Starmer siap menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) darurat para pemimpin Uni Eropa (EU) yang dijadwalkan berlangsung di Paris pada Senin (17/2/2025), harian Telegraph melaporkan. Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengundang para pemimpin Eropa ke KTT itu untuk membahas berbagai masalah yang muncul akibat kebijakan Presiden AS Donald Trump, seperti dilansir media AS Politico. Menurut laporan Telegraph, Starmer siap menghadiri KTT darurat itu setelah AS meminta EU mengajukan “gagasan” atau berisiko dikeluarkan dalam perundingan damai terkait konflik di Ukraina. Surat kabar itu juga mengutip pernyataan Starmer yang menegaskan bahwa Eropa harus berperan lebih besar dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Sebelumnya, para pemimpin lembaga-lembaga EU di Brussels menegaskan bahwa Ukraina dan Uni Eropa harus dilibatkan dalam perundingan damai terkait Ukraina. Mereka beralasan kesepakatan perdamaian tidak akan efektif tanpa partisipasi mereka. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyatakan dukungannya terhadap perundingan damai Rusia-Ukraina. Dia menyarankan agar negara-negara Eropa “berhenti mengeluh” karena tidak diundang ke meja perundingan dan mulai mengajukan inisiatif konkret untuk menyelesaikan konflik tersebut. Pada 12 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara lewat telepon dengan Trump selama hampir 1,5 jam untuk membahas berbagai isu, termasuk upaya penyelesaian konflik di Ukraina. Sumber: Sputnik-OANA #abadikini #beritaterkini #unieropa #inggris #amerikaserikat #rusia #ukraina
Abadikini.com, JAKARTA – Raffi Ahmad buka suara soal foto memperlihatkan Nagita Slavina dengan stok gas subsidi atau tabung gas elpiji (LPG) 3 kilogram di rumah. Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni ini bahwa yang beredar adalah foto lama “Itu sudah lama banget, buat punya orang-orang belakang (rumah) juga. Punya orang-prang belakang, punya ART yang lain. Sudah lama banget, video empat-lima tahun lalu,” ucap Raffi Ahmad, dilansir dari detikcom, Sabtu (8/2/2025). “Saya kurang tahu punya siapa, punya ART. Empat sampai lima tahun yang lalu, lupa,” lanjutnya. Potongan gambar itu memang menuai kritik netizen. Sebab, kelangkaan sempat terjadi setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melarang pedagang eceran menjual LPG 3 kg. Setelah kelangkaan terjadi, Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Bahlil mengizinkan kembali pengecer berjualan LPG 3 kg. Kini situasi kembali normal. Nagita Slavina pada 2020 atau sejak awal foto itu menjadi kontroversi sebenarnya sudah buka suara. Ia menyatakan tabung gas melon tersebut adalah properti syuting semata. Ia juga menyatakan, seandainya digunakan, LPG 3 kg hanya untuk para pegawai atau karyawan yang bekerja untuk Raffi Ahmad. #abadikini #beritaterkini #raffiahmad #gaselpiji3kg
Abadikini.com, JAKARTA – Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengungkapkan kendala penerapan hukuman mati di Republik Indonesia. Burhanuddin mengatakan bahwa sejatinya terdapat 300 terpidana yang dijatuhi hukuman mati. Kebanyakan terpidana tersebut merupakan warga negara asing (WNA). Ia mengungkapkan bahwa WNA terpidana mati kebanyakan adalah terpidana kasus narkoba yang berasal dari Eropa, Amerika, dan Nigeria. Dalam menindak para terpidana, Kejaksaan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Akan tetapi, hukuman tersebut sulit dilaksanakan karena dalam prosesnya harus mempertimbangkan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain. “Kami pernah beberapa kali bicara, waktu itu menteri luar negerinya masih Ibu (Retno Marsudi, red.), ‘Kami masih berusaha untuk menjadi anggota ini, anggota ini. Tolong jangan dahulu. Nanti kami akan diserangnya nanti,” ungkapnya dilansir dari Antara Rabu (5/2/2025). Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga mempertimbangkan nasib warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi terpidana di negara lain. “Jadi, memang saya bilang, capek-capek kami sudah menuntut hukuman mati, tidak bisa dilaksanakan. Itu mungkin problematika kita,” ujarnya. Adapun baru-baru ini, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan memulangkan terpidana mati kasus narkotika asal Prancis, Serge Areski Atlaoui. Proses pemindahan/pemulangan terpidana mati Serge ini dilakukan atas kesepakatan dari kedua negara antara Indonesia dan Prancis dengan didasari kerjasama bilateral. Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Ahmad Usmarwi Kaffah menyampaikan, langkah pengembalian terpidana mati ini dilakukan atas kondisi kesehatan yang bersangkutan sehingga mengharuskan pihak Pemerintah Prancis untuk memulangkannya. Ia mengungkapkan, atas kesepakatan ini, Pemerintah Prancis wajib mengakui putusan pengadilan Indonesia. Dalam hal ini, Prancis mesti mengakui bahwa Serge, warga negaranya itu, merupakan narapidana yang dijatuhi hukuman mati. Selain itu, kewenangan pembinaan narapidana akan diserahkan kepada negara bersangkutan setelah dipindahkan. Indonesia pun akan menghormati kebijakan yang akan diambil oleh Prancis, termasuk di dalamnya memberikan grasi kepada Serge. #abadikini #beritaterkini #jaksaagung #burhanuddin #hukumanmati
Abadikini.com, JAKARTA – Presenter Billy Syahputra menanggapi kabar yang menyebut dirinya akan segera menikah dalam waktu dekat. Saat menjadi bintang tamu di acara Pagi-pagi Ambyar yang tayang di Trans TV baru-baru ini, Billy memilih untuk meminta doa terkait kabar tersebut. “Bismillah, doakan saja,” ujar Billy singkat. Adik dari mendiang Olga Syahputra itu mengungkapkan bahwa keinginan untuk menikah adalah hal yang wajar dimiliki oleh setiap orang, termasuk dirinya. Namun, Billy belum dapat memastikan apakah ia akan melangkah ke jenjang pernikahan tahun ini. “Siapa sih yang nggak mau nikah? Pengin pastinya, insyaallah,” tutur pria yang kini berusia 34 tahun itu. Nama Billy Syahputra belakangan ini dikaitkan dengan model asal Belarusia, Vika Kolesnaya. Meski demikian, Billy mengatakan bahwa dirinya tidak menutup kemungkinan untuk menikahi siapa pun, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. “Kalau dikasih Allah, ya jalani saja,” pungkasnya. Kabar ini menambah penasaran publik soal perjalanan asmara Billy Syahputra, yang kerap menjadi perhatian di dunia hiburan. #abadikini #beritaterkini #beritaselebritisartis #billysyahputra
#abadikini #beritaterkini #gardasatu #kedubesmalaysia #solihinpure
Abadikini.com, JAKARTA – Ratusan orang dari Garuda Sakti Bersatu (GARDA SATU) menggelar aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Jumat (31/1/2025). Mereka menuntut pemerintah Malaysia bertanggung jawab atas insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia oleh Otoritas Maritim Malaysia pada Jumat pekan lalu. Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure, menegaskan bahwa kejadian ini bukan yang pertama. Berdasarkan data Migrant Care, dalam 25 tahun terakhir setidaknya 75 warga negara Indonesia telah menjadi korban kekerasan oleh aparat Malaysia. “Pada intinya saya ingin menegaskan bahwa dalam kurun 25 tahun terakhir berdasarkan data Migrant Care dari 2005 sampai dengan 2025, kejadian hari ini yang tanggal 24 ini bukan baru pertama kali, tapi sudah berkali-kali,” ujar Solihin di lokasi. GARDA SATU juga meminta pemerintah Malaysia untuk meminta maaf secara resmi kepada rakyat Indonesia serta memberikan santunan kepada keluarga korban, khususnya kepada Sanggup Basri, salah seorang korban penembakan. “Ini sesungguhnya kami sangat tegas mengancam kepada pemerintah Malaysia agar segera meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan sekaligus juga meminta kepada pemerintah Malaysia melalui Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta agar supaya memberi sangu (santunan), memberi bantuan, khususnya kepada Sanggup Basri dan keluarganya sebagai tanda duka. Itu harapan kami,” tegasnya. Dalam aksi tersebut, perwakilan Kedubes Malaysia, Jumadi, menerima pernyataan sikap GARDA SATU dan berjanji akan menyampaikannya kepada pemerintah Malaysia. Meski demikian, Solihin menegaskan bahwa pihaknya akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera ditanggapi. “Tentu. Kalau tidak ditangkapi dalam 1×24 jam ini, kita akan turun dengan kekuatan lebih besar untuk mengepung pemerintahan Malaysia di Jakarta,” kata dia. Massa juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghentian ekspor komoditas strategis ke Malaysia, termasuk gas. Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas dalam merespons insiden ini. #abadikini #beritaterkini #kedubesmalaysia #gardasatu #solihinpure
Abadikini.com, JAKARTA – Sebagai negara hukum, tentunya ada alasan mengapa laut Indonesia tidak bisa di sertifikasi untuk menjadi hak milik. Terkait dengan peristiwa pesisir laut yang diberi pagar, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan siaran pers terkait dengan aturan laut Indonesia yang tidak boleh di sertifikasi untuk menjadi hak milik. Bisakah laut Indonesia di sertifikasi untuk menjadi hak milik?, Berikut aturannya: Undang-Undang 45 Pasal 33 Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Adapun beberapa prinsip yang digunakan sebagai acuan: 1. Common Heritage of Mankind (Warisan Bersama Umat manusia), sumberdaya dianggap sebagai warisan bersama umat manusia dan harus dikelola untuk kepentingan bersama negara. 2. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), didalam ZEE yang mencapai 200 mil dari garis dasar, Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi, mengelola, dan konservasi sumber daya laut, namun bukan berarti sumber daya ini bisa disertifikatkan sebagai milik pribadi dalam artian hak milik absolut seperti daratan. 3. Pengelolaan dan Manfaat, UNCLOS menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya laut untuk kepentingan bersama, termasuk konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan. Sertifikasi hak milik seperti yang berlaku di daratan tidak sesuai dengan prinsip ini dan meniadakan konsep “common property” atau sumber daya bersama. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal 16, 17, 18, 19, dan 20 merubah Hak Pemanfaatan Perairan Pesisir (HP3) menjadi Izin Pengelolaan, sehingga tidak dimungkinkan penguasaan perairan dalam bentuk sertifikat kepemilikan. Perubahan status tanah darat menjadi lautan atau perairan, dalam konteks hukum di Indonesia diatur dalam regulasi: 1. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidup. Jika ada perubahan fungsi atau peruntukannya dapat mempengaruhi status kepemilikan tanah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 66 Ayat (1) Dalam hal terdapat bidang tanah yang sudah tidak dapat diidentifikasi lagi karena sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya dinyatakan sebagai Tanah Musnah dan Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah dinyatakan hapus. 3. Permen Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Pasal-pasal didalamnya mengatur tentang pembatalan sertifikat tanah karena berbagai alasan, termasuk perubahan kondisi fisik tanah yang signifikan. Mengacu pada aturan diatas, jadi sangat jelas secara hukum bahwa laut Indonesia tidak boleh di sertifikasi untuk menjadi hak milik perorangan. #abadikini #beritaterkini #pagarlaut
Abadikini.com, MOSKOW – Rusia dan Iran sepakat menjalin kemitraan strategis selama 20 tahun yang mencakup kerja sama di berbagai bidang, termasuk pertahanan. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di Moskow pada Jumat (17/1/2025) waktu Moskow. Selain pertahanan, dokumen tersebut mencakup berbagai bidang, termasuk kerja sama dalam bidang kontraterorisme, energi, keuangan, transportasi, industri, pertanian, budaya, sains, dan teknologi. “Perjanjian ini menciptakan kondisi yang lebih baik untuk kerja sama bilateral di semua bidang,” kata Putin, seperti dikutip dari Nikkei Asia, Sabtu (18/1/2025). “Kita perlu mengurangi birokrasi dan melakukan tindakan yang lebih konkret. Apa pun kesulitan yang diciptakan oleh pihak lain, kita akan mampu mengatasinya dan terus maju,” imbuh Putin, merujuk pada sanksi Barat terhadap kedua negara. Putin mengatakan Rusia secara teratur memberi tahu Iran tentang apa yang sedang terjadi dalam konflik Ukraina dan bahwa mereka berkonsultasi secara dekat mengenai berbagai peristiwa di Timur Tengah dan kawasan Kaukasus Selatan. Sementara Pezeshkian mengatakan perjanjian itu akan menciptakan peluang bagus dan menunjukkan bahwa Moskow dan Iran tidak perlu mengindahkan pendapat dari apa yang disebutnya “negara-negara di seberang lautan.” “Kesepakatan yang kita capai hari ini merupakan stimulus lain dalam hal penciptaan dunia multipolar,” katanya. Hubungan Rusia-Iran membaik signifikan sejak 2015 ketika keduanya dikenai sanksi oleh AS dan sekutunya. Kedua negara memiliki kepentingan bersama, seperti kerja sama dalam memerangi ekstremisme di Suriah dan kedekatan geografis yang memperkuat hubungan strategis mereka. Kesepakatan ini kemungkinan akan menimbulkan kekhawatiran di Barat karena memperkuat aliansi antara dua negara yang sering berkonflik dengan kebijakan Barat. #abadikini #beritaterkini #russia #iran #beritainternasional
Load More... Subscribe
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
planet128 cahaya128 planet128 turbo128 planet128 rawit128 cahaya128 rawit128 planet128 rawit128 planet128 planet128 rawit128 turbo128 rawit128 planet128 rawit128 turbo128 planet128 rawit128 planet128 planet128 planet128 planet128 turbo128 rawit128 planet128 planet128 planet128 rawit128 turbo128 turbo128 planet128 rawit128 rawit128 planet128 turbo128 Slot mega888 slot slot gacor slot demo