Video

Abadikini.com, MOSKOW – Rusia dan Iran sepakat menjalin kemitraan strategis selama 20 tahun yang mencakup kerja sama di berbagai bidang, termasuk pertahanan. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di Moskow pada Jumat (17/1/2025) waktu Moskow. Selain pertahanan, dokumen tersebut mencakup berbagai bidang, termasuk kerja sama dalam bidang kontraterorisme, energi, keuangan, transportasi, industri, pertanian, budaya, sains, dan teknologi. “Perjanjian ini menciptakan kondisi yang lebih baik untuk kerja sama bilateral di semua bidang,” kata Putin, seperti dikutip dari Nikkei Asia, Sabtu (18/1/2025). “Kita perlu mengurangi birokrasi dan melakukan tindakan yang lebih konkret. Apa pun kesulitan yang diciptakan oleh pihak lain, kita akan mampu mengatasinya dan terus maju,” imbuh Putin, merujuk pada sanksi Barat terhadap kedua negara. Putin mengatakan Rusia secara teratur memberi tahu Iran tentang apa yang sedang terjadi dalam konflik Ukraina dan bahwa mereka berkonsultasi secara dekat mengenai berbagai peristiwa di Timur Tengah dan kawasan Kaukasus Selatan. Sementara Pezeshkian mengatakan perjanjian itu akan menciptakan peluang bagus dan menunjukkan bahwa Moskow dan Iran tidak perlu mengindahkan pendapat dari apa yang disebutnya “negara-negara di seberang lautan.” “Kesepakatan yang kita capai hari ini merupakan stimulus lain dalam hal penciptaan dunia multipolar,” katanya. Hubungan Rusia-Iran membaik signifikan sejak 2015 ketika keduanya dikenai sanksi oleh AS dan sekutunya. Kedua negara memiliki kepentingan bersama, seperti kerja sama dalam memerangi ekstremisme di Suriah dan kedekatan geografis yang memperkuat hubungan strategis mereka. Kesepakatan ini kemungkinan akan menimbulkan kekhawatiran di Barat karena memperkuat aliansi antara dua negara yang sering berkonflik dengan kebijakan Barat. #abadikini #beritaterkini #russia #iran #beritainternasional
Abadikini.com, JAKARTA – PSSI akhirnya resmi mengumumkan Patrick Kluivert menjadi pelatih Timnas Indonesia, Rabu (6/1/2024). Pelatih asal Belanda ini menggantikan Shin Tae-yong yang didepak Senin (6/1/2024). Patrick Kluivert akan menangani Timnas Indonesia dengan ikatan kontrak selama dua tahun. Dia akan menjalani pekerjaannya dengan kontrak antara 2025 hingga 2027 dengan opsi perpanjangan. Sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia sosok mantan pemain Ajax dan Barcelona akan dibantu dua asisten dari Belanda, yakni Alex Pastoor dan Denny Landzaat. Selain itu, akan ada dua pelatih lokal Indonesia yang menjadi asisten pelatih. Mantan penyerang legendaris tim nasional Belanda ini dikenal sebagai salah satu striker terbaik pada masanya. Selama kariernya sebagai pemain, ia membela sejumlah klub elite Eropa, termasuk Ajax Amsterdam, AC Milan, Barcelona, Valencia, Newcastle United, PSV Eindhoven, dan Lille. Setelah gantung sepatu pada tahun 2008, pria kelahiran Amsterdam pada 1 Juli 1976 ini segera memulai langkah baru sebagai pelatih. Karier kepelatihannya dimulai sebagai asisten di beberapa klub seperti AZ Alkmaar, NEC Nijmegen, dan Brisbane Roar. Ia juga pernah memimpin Jong Twente, tim muda Twente, hingga berhasil meraih gelar juara. Kluivert memiliki pengalaman berharga sebagai asisten pelatih Louis van Gaal di timnas Belanda, yang meraih posisi ketiga pada Piala Dunia FIFA 2014 di Brasil. Pada tahun 2015, ia menjadi pelatih kepala tim nasional Curaçao untuk kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 dan Piala Karibia 2017. Pengalaman lainnya mencakup jabatan direktur olahraga di Paris Saint-Germain, direktur akademi Barcelona, dan pelatih Ajax A1 (U-19). Ia juga pernah menjadi asisten pelatih Clarence Seedorf di tim nasional Kamerun. Sebelum memutuskan berkarier di Indonesia, Kluivert terakhir melatih klub Turki, Adana Demirspor. Kluivert dijadwalkan tiba di Indonesia pada Sabtu (11/1/2025) dan akan diperkenalkan secara resmi kepada publik sehari setelahnya. Debutnya sebagai pelatih Timnas Indonesia akan berlangsung pada dua laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 grup C Zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025, kemudian melawan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Indonesia saat ini bertengger di posisi ketiga klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Target yang diberikan PSSI untuk Patrick Kluivert adalah membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. #abadikini #beritaterkini #beritaolahraga #pssi #pelatihtimnasindonesia
Abadikini.com, JAKARTA – Gugum Ridho Putra, keponakan dari Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumhamipas) Yusril Ihza Mahendra, mendeklarasikan dirinya sebagai calon Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) untuk periode 2025-2030. Deklarasi ini disampaikan menjelang Muktamar DPP PBB Ke-VI di Bali, yang akan berlangsung pada 13-15 Januari 2025. Dalam deklarasinya di kawasan Jakarta Pusat, pada Rabu (8/1/2025), Gugum menyampaikan niatnya untuk membawa PBB melakukan kerja-kerja akselerasi agar semakin relevan dan kuat menghadapi tantangan zaman. “Saya, Gugum Ridho Putra, anggota Partai Bulan Bintang dengan nomor 32.22.06.29.1252, mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon Ketua Umum PBB periode 2025-2030,” tegas Gugum. Akselerasi dan Keterlibatan Generasi Muda Gugum menilai bahwa PBB, yang berdiri sejak 26 tahun lalu, harus terus melakukan transformasi agar tetap eksis di kancah politik nasional. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah melibatkan lebih banyak anak muda, baik di tingkat nasional maupun daerah. “Partai Bulan Bintang perlu melibatkan Generasi Milenial dan Gen-Z, menginspirasi mereka untuk percaya bahwa politik adalah jalan luhur untuk memperbaiki bangsa dan negara,” ujar Gugum. Ia juga menekankan pentingnya PBB dalam memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk memimpin dan melakukan perubahan positif di masyarakat. Dukungan dari 75 Persen DPW Ketua DPW Sulawesi Barat, Afiat, mengungkapkan bahwa Gugum telah memperoleh dukungan dari 75 persen DPW PBB di seluruh Indonesia. Dukungan tersebut mencakup sejumlah wilayah seperti Sumatera Utara, Riau, Sulawesi Selatan, Papua, Kalimantan Barat, Lampung, Aceh, dan banyak daerah lainnya. “Gugum telah mendapat dukungan dari puluhan DPW, termasuk 22 DPC di Jawa Barat, 12 DPC di Jawa Tengah, dan 12 DPC di Nusa Tenggara Timur. Dukungan ini kami terima dalam bentuk tertulis sejak satu hingga dua bulan terakhir,” kata Afiat. Restu dari Yusril Ihza Mahendra Dalam momen deklarasi tersebut, Prof. Yusril Ihza Mahendra disebut telah memberikan restu kepada Gugum untuk maju sebagai calon Ketua Umum PBB. Yusril, yang telah memimpin PBB sejak awal berdirinya, disebut ingin memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk membawa perubahan di tubuh partai. Restu dari Yusril dan dukungan mayoritas DPW menempatkan Gugum sebagai salah satu kandidat terkuat dalam Muktamar DPP PBB Ke-VI mendatang. Dengan dukungan luas tersebut, Gugum diharapkan dapat memperkuat posisi PBB di kancah politik nasional dan menginspirasi lebih banyak anak muda untuk terjun ke dunia politik. “Perubahan ini penting untuk membawa PBB ke arah yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan zaman,” tutup Gugum. #abadikini #beritaterkini #partaibulanbintang #yusrilihzamahendra
Abadikini.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait mantan caleg PDIP, Harun Masiku. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada Senin (6/1/2025) pukul 10.00 WIB di Gedung Merah Putih KPK. “Benar, saudara HK dijadwalkan panggilan oleh penyidik hari ini pukul 10.00 WIB dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika. Ini adalah kali pertama Hasto diperiksa KPK setelah statusnya dinaikkan menjadi tersangka dalam kasus yang menyeret nama Harun Masiku, yang hingga kini masih buron. Kasus Suap Pergantian Antarwaktu DPR KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka atas dugaan keterlibatan dalam suap terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022, Wahyu Setiawan, bersama Agustiani Tio Fridelina. Suap tersebut diduga dilakukan agar Harun Masiku bisa ditetapkan sebagai anggota DPR periode 2019-2024 melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW). Suap diberikan pada Desember 2019, ketika Wahyu Setiawan masih aktif sebagai Komisioner KPU. Dalam perkembangan kasus, Wahyu Setiawan telah divonis bersalah dan menjalani hukuman. Namun, Harun Masiku hingga kini masih menjadi buron KPK. Hasto Diduga Menghalangi Penyidikan Selain dugaan suap, Hasto juga diduga menghalangi proses penyidikan KPK dalam kasus Harun Masiku. KPK mencurigai ada upaya sistematis untuk melindungi Harun Masiku dari upaya penangkapan oleh penyidik. “Hasto Kristiyanto diduga memiliki peran aktif dalam perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku. Kami akan mendalami lebih lanjut keterkaitan antara dugaan suap dan upaya penghalangan penyidikan ini,” ujar Tessa. Pemeriksaan Perdana Sebagai Tersangka Pemeriksaan Hasto sebagai tersangka menjadi momen penting dalam kasus ini, mengingat keterlibatannya sebagai pejabat tinggi di PDI Perjuangan, partai penguasa saat ini. KPK berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas, termasuk mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat dalam mengamankan Harun Masiku. “Kami harap tersangka bisa kooperatif dan memberikan keterangan secara lengkap kepada penyidik. Ini penting untuk mengungkap fakta-fakta yang selama ini belum terungkap,” tambah Tessa. Dampak Politik Kasus ini berpotensi memberikan dampak besar terhadap dinamika politik nasional, mengingat posisi Hasto sebagai Sekretaris Jenderal partai penguasa. PDIP belum memberikan komentar resmi terkait pemanggilan Hasto oleh KPK. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Bimo Ardian, menilai kasus ini dapat memengaruhi citra partai menjelang Pemilu 2029. “Jika tidak ditangani dengan baik, kasus ini bisa menjadi beban politik yang berat bagi PDIP. Apalagi, kasus Harun Masiku sudah lama menjadi sorotan publik,” kata Bimo. KPK menyatakan akan terus mengejar Harun Masiku yang masih buron dan memastikan bahwa upaya penghalangan penyidikan tidak akan menghambat proses penegakan hukum. #abadikini #beritaterkini #komisipemberantasankorupsi #pdiperjuangan #hastokristiyanto
Abadikini.com, JAKARTA – Selebritas Vincent Rompies sempat menjadi viral di media sosial akibat melakukan salat Jumat. Vincent Rompies pun buka suara. Sahabat Desta itu menyebut, lahir dari orang tua yang berbeda agama. “Gue itu lahir dari keluarga yang berbeda agama. Bapak gue Nasrani, sedangkan ibu gue Muslim,” kata Vincent Rompies seperti dilansir dari podcast The Soleh Solihun Interview: Vincent Rompies, Senin (23/12/2024). Vincent Rompies membenarkan, apabila banyak orang yang kerap mempertanyakan soal keyakinan yang dianutnya. “Gue enggak sebal, dan biasa saja,” ujarnya lagi. “Kalau ditanya banyak yang mempertanyakan sudah pasti banyak banget, tetapi hal itu buat gue tidak masalah,” tuturnya. Vincent Rompies menyadari, banyak pandangan masyarakat Indonesia yang meyakini bahwa dirinya beragama Kristen terlihat dari namanya. "Mungkin orang melihat karena nama gue itu Vincent. Jadi, terkesan Nasrani banget cuma enggak apa-apa. Ya, mau gimana lagi,” jelasnya. Mendengar jawaban dari Vincent Rompies, membuat Soleh Solihun penasaran terkait keyakinan yang dipeluknya. “Lu orang beragama atau religius bukan?” tanya Soleh Solihun kepada Vincent Rompies. “Gue bukan orang yang religius. Namun, kalau ditanya gue berdoa apa enggak tentu gue jawab iya. Dan, soal keyakinan harus gue tegaskan bahwa gue Muslim,” bebernya. Sebelumnya, dunia jagat maya kembali dibuat heboh. Pasalnya, beredar video selebritas Vincent Rompies yang terlihat sedang menunaikan ibadah salat Jumat, yang selama ini dikira netizen merupakan nonmuslim. Video Vincent Rompies menunaikan ibadah salat Jumat itu diunggah oleh akun Instagram @rumpi_gosip. Pada video itu terlihat dengan jelas, Vincent Rompies yang menggunakan baju kaus lengan panjang hitam dan sarung khas Bali itu sedang melakukan salat di salah satu masjid. “Habis jumat kok senang sekali kenapa? Ada Vincent Rompies, cok. Enggak berani awak minta foto,” kata seorang pria dalam video tersebut, Sabtu (21/12/2024). Unggahan dari akun itu langsung membuat netizen membanjiri kolom komentar. Bahkan, tak sedikit pula yang mengaku kaget dan baru mengetahui soal keyakinan Vincent Rompies. Karena, selama ini netizen mengira, keyakinan sahabat karib Desta itu beragama Nasrani. “Asli, baru tahu gue kalau Bang Vincent Rompies itu Muslim,” tulis netizen. “Apakah Vincent Rompies mualaf?” tulis netizen lagi. “Yang baru tahu Bang Vincent Islam, ayo ngaku?” tulis netizen. #abadikini #beritaterkini #beritaselebritisartis #vincent
Abadikini.com, JAKARTA – Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan bahwa tahapan pendaftaran perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 berjalan lancar tanpa ada persoalan berarti. “Untuk proses pendaftaran sejauh ini tidak ada persoalan,” kata Suhartoyo saat ditemui di Gedung I MK, Jakarta, Senin (9/12/2024). Hingga Senin pukul 17.50 WIB, tercatat sebanyak 162 gugatan sengketa pilkada telah didaftarkan ke MK, baik secara daring maupun luring. Seluruh gugatan yang didaftarkan terdiri dari pilkada kabupaten dan pilkada kota, sementara pilkada provinsi masih nihil. Ia menjelaskan pendaftaran sengketa pilkada ke MK diajukan paling lambat tiga hari kerja setelah KPU menetapkan perolehan suara hasil pilkada. Setelah didaftarkan, pemohon dapat melengkapi dan memperbaiki permohonannya sebelum kemudian MK mencatat perkara itu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK). "Nanti setelah perbaikan, kemudian akan diregistrasi oleh MK. Setelah diregistrasi, nanti para hakim akan menggelar perkara untuk masing-masing panelnya. Kemudian, nanti menetapkan hari sidangnya,” ujar Suhartoyo Sidang pemeriksaan perkara sengketa pilkada dilakukan dengan metode sidang panel. Tiap-tiap panel terdiri dari tiga hakim konstitusi yang dipastikan oleh Suhartoyo terbebas dari dugaan konflik kepentingan. Menurut Suhartoyo, mekanisme tersebut diyakini dapat menangani berapa pun perkara yang masuk. Hal ini mengingat MK sebelumnya juga telah menyidangkan ratusan perkara sengketa pemilihan anggota legislatif. Di sisi lain, kata dia, durasi penanganan perkara sengketa pilkada paling lama 45 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK, menambah fleksibilitas MK dalam memutus perkara tersebut. “Kemarin ‘kan malah yang legislatif itu masing-masing panel hampir 100 (perkara), bahkan ada yang 100, juga tidak ada persoalan. Bahkan, legislatif itu masa persidangan hanya 30 hari, ini ‘kan 45 hari kerja,” ujarnya. Sementara itu, jadwal sidang masih dalam tahap pembahasan. Suhartoyo memperkirakan sidang perdana sengketa pilkada akan digelar pada awal bulan Januari 2025. Suhartoyo berpesan kepada para pemohon agar mengikuti ketentuan yang berlaku. Adapun tata cara beracara sengketa pilkada telah diatur dalam Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024. sumber: Antara #abadikini #beritaterkini #mahkamahkonstitusi #suhartoyo #pilkada2024
Abadikini.com, JAKARTA – Dunia politik Kabupaten Paniai kembali gempar. Dua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, termasuk ketuanya, telah diamankan oleh pihak kepolisian pada Rabu, 11 Desember 2024. Penangkapan ini menyusul ditemukannya uang suap sebesar Rp200 juta yang diduga akan digunakan untuk mempengaruhi hasil Pilkada 2024. Kapolres Paniai, Kompol Deddy A Puhiri, mengungkapkan bahwa uang tersebut ditemukan saat penggeledahan di kantor KPU. Rencananya, uang suap ini akan dibagi-bagikan kepada sejumlah pejabat kepolisian untuk mengamankan proses pleno Pilkada. “Ini adalah tindakan yang sangat serius dan tidak dapat ditoleransi,” tegas Kapolres. “Kami akan mengusut tuntas kasus ini dan membawa semua pelaku ke meja hijau.” Atas dugaan tindak pidana korupsi ini, pleno Pilkada Paniai sementara dihentikan. Pihak kepolisian saat ini tengah melakukan pemeriksaan intensif terhadap kedua komisioner yang ditangkap. Pada pukul 12.58 WIT, di Kantor KPU Paniai, telah dilakukan penyerahan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 200 juta dari Sekretaris KPU, Elly Ermawati Yuniarstuti, kepada Kapolres Paniai melalui Kasat Reskrim. Berdasarkan petunjuk Kapolres Deddy Puhiri, Elly Ermawati Yuniarstuti dan Bendahara KPU, I Made Haste Nuriane, dibawa ke Polres Paniai untuk dilakukan pemeriksaan. Sekitar pukul 14.45 WIT, SN dan SN juga dijemput oleh Kasat Reskrim di Kantor KPU untuk dimintai keterangan di Polres Paniai. “Kedua komisioner KPU dimintai keterangan akibat dugaan suap yang akan dilakukan terhadap Kapolres Paniai, Kabag Ops Polres Paniai dan Danton Brimob Yon C Nabire,” ujarnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sebuah video, dugaan suap tersebut melibatkan sejumlah uang, yaitu Rp 100 juta untuk Kapolres, Rp 50 juta untuk Kabag Ops dan Rp 50 juta untuk Danton Brimob Yon C Nabire. Saat ini, barang bukti yang telah diamankan berupa uang tunai sebesar Rp 200 juta yang terbungkus dalam kantong kresek. Deddy menegaskan bahwa dugaan kuat penyuapan tersebut bertujuan untuk mengamankan jalannya pleno dengan mengabaikan protes dari masyarakat, sehingga pleno dapat segera diselesaikan sesuai kepentingan oknum KPU. Kegiatan pleno di KPU Paniai saat ini telah diskors hingga ada keputusan lebih lanjut atau setelah Ketua KPU selesai diperiksa oleh Polres Paniai. #abadikini #beritaterkini #kpu #paniai #pilkada2024
#abadikini #beritaterkini #kpu
Abadikini.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, Sekretaris Daerah Pemkot Pekanbaru Indra Pomi Nasution, dan Plt Kepala Bagian Umum Setda Pemkot Pekanbaru Novin Karmila sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran tahun 2024-2025. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung sejak Senin (2/12/2024), KPK berhasil mengamankan 9 orang dan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp6,82 miliar di sejumlah lokasi di Pekanbaru dan Jakarta. Kronologi Penangkapan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan bahwa OTT ini dilakukan berdasarkan indikasi tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat Pemkot Pekanbaru. Penangkapan pertama dilakukan terhadap Novin Karmila di rumahnya di Pekanbaru bersama barang bukti uang tunai Rp1 miliar. Selanjutnya, Risnandar diamankan di Rumah Dinas Walikota Pekanbaru dengan uang Rp1,39 miliar yang diterimanya dari Novin Karmila. Selain itu, KPK juga mengamankan uang tunai Rp2 miliar dari rumah pribadi Risnandar di Jakarta yang diserahkan oleh istrinya. Indra Pomi Nasution ditangkap di kediamannya di Pekanbaru dengan barang bukti uang tunai Rp830 juta, yang sebagian telah dibagikan kepada pihak lain, termasuk wartawan. Modus Operasi dan Pengungkapan Bukti Menurut Ghufron, kasus ini melibatkan transfer dana ilegal dan upaya penghancuran bukti oleh para tersangka. “Kami mendapati bukti transfer sejumlah Rp300 juta dari tersangka Novin Karmila kepada anaknya melalui staf bagian umum, Rafli Subma,” ungkap Ghufron. KPK juga melakukan penyegelan beberapa ruangan di Kantor Walikota Pekanbaru, termasuk ruang walikota, ruang bagian umum, dan ruang bendahara di BPKAD. Selain itu, uang tunai dalam jumlah besar ditemukan di berbagai lokasi lainnya, termasuk kos Nadya Rovin Puteri, anak Novin Karmila. Langkah Lanjutan Ghufron menegaskan bahwa KPK akan terus mendalami kasus ini untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain. “Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan anggaran daerah harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. KPK tidak akan berhenti memberantas korupsi hingga ke akarnya,” tegasnya. Tersangka saat ini telah ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut, sementara KPK berkomitmen untuk memastikan setiap pelaku menerima hukuman sesuai hukum yang berlaku. #abadikini #beritaterkini #komisipemberantasankorupsi #kpk
Load More... Subscribe
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
planet128 cahaya128 planet128 turbo128 planet128 rawit128 cahaya128 rawit128 planet128 rawit128 planet128 planet128 rawit128 turbo128 rawit128 planet128 rawit128 turbo128 planet128 rawit128 planet128 planet128 planet128 planet128 turbo128 rawit128 planet128 planet128 planet128 rawit128 turbo128 turbo128 planet128 rawit128 rawit128 planet128 turbo128 Slot mega888 slot slot gacor